SuaraJakarta.co, JAKARTA – Polemik penolakan terhadap Setya Novanto untuk membacakan Teks Proklamasi pada 17 Agustus 2017, direspon positif oleh istana.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan bahwa yang akan membacakan pidato sakral tersebut bukanlah Setya Novanto, melainkan Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Pratikno menambahkan keputusan istana untuk tidak memilih Ketua DPR Setya Novanto tidak terkait dengan kasus E-KTP yang sedang melanda dirinya.
Tetapi berdasarkan giliran bahwa tahun 2018 adalah giliran Ketua MPR RI untuk membacakan pidato Proklamasi di Istana Negara.
“Seingat saya ya, kami sudah mengirimkan surat kepada Ketua MPR (Zulkifli Hasan),” ujar Pratikno di Kompleks Istana Presiden, Senin (7/8/2017).
“Enggak (bukan karena status tersangka Novanto). Gilirannya memang Ketua MPR,” ujar Pratikno.
Penegasan giliran ini juga dikemukakan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Bahwa tahun ketiga atau 2018, adalah giliran dari Ketua MPR untuk membacakan pidato tersebut.
“Saya baru dapat kabar tadi, bahwa ternyara itu giliran. Tahun pertama Pak Novanto (Ketua DPR), tahun kedua Pak Irman (Ketua DPD), dan tahun ketiga Pak Zul (Ketua MPR). Jadi perubahan bergiliran,” jelas Fahri Selasa (8/8).
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak menunjuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sebagai pembaca teks proklamasi dalam upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 di Istana pada 17 Agustus 2017 mendatang.
Sebab, Novanto kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).
“Jokowi sebaiknya tidak tunjuk Setya Novanto tersangka korupsi proyek E-KTP sebagai pembaca teks proklamasi pada hari Kemerdekaan ke-72 mendatang,” kata aktivis ICW Emerson Juntho, Senin (7/8).
Hal ini disampaikan Emerson mengingat pada Agustus 2015 lalu, Ketua Umum Partai Golkar itu lah yang didapuk untuk membaca teks proklamasi saat upacara di Istana. Namun, Emerson mengingatkan bahwa saat ini status Novanto sudah berbeda. (RDB)