Suarajakarta.co,JAKARTA-Harapan warga Bekasi dan Cibubur yang bekerja di Jakarta untuk dapat memiliki mobilitas modern berbasis rel (LRT), tampaknya belum akan tercapai di era Pemerintahan DKI Jakarta periode ini. Pasalnya, rapat mengenai moda transportasi monorail yang dirancang memiliki 3 koridor (Bekasi-Cawang, Cibubur-Cawang, dan Cawang-Kuningan) tersebut berujung pada ketidak-sepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Adhi Karya.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya proyek ambisius ini dicanangkan oleh pemprov pada tahun 2004 dengan melibatkan PT Jakarta Monorail (PT JM) sebagai operator dari swasta. Namun karena ketidak-jelasan business plan yang dirancang oleh PT JM, akhirnya, proyek tersebut mangkrak hingga akhir ini.
Atas dasar pengalaman buruk itulah, Ahok mengajukan dua syarat penting jika PT Adhi Karya serius untuk membangun proyek monorail di 3 koridor tersebut
“Kita tentu senang (ada swasta mau membangun moda transportasi massal di Jakarta). Dia (PT Adhi Karya mau investasi, tetapi saya bilang ada dua syarat yang harus mereka penuhi”, kata Mantan Bupati Belitung Timur ini di Balai Kota, selasa (13/1) sebagaimana dikutip dari laman kompas.com
Syarat pertama adalah harus ada perjanjian yang mengatur tentang syarat pembangunan fisik monorel. Apabila, PT Adhi Karya membangun infrastruktur di atas lahan DKI dan di tengah jalan pembangunan tidak dapat dilanjutkan, maka Pemprov DKI berhak untuk melakukan pembongkaran bangunan fisik itu.
Syarat kedua, tambahnya, apabila pembangunan monorel telah selesai, tetapi saat beroperasi PT Adhi Karya merasa rugi dan memberhentikan operasional monorel, Pemprov DKI tidak memiliki kewajiban apa pun untuk membayar kerugian tersebut
“Jadi, (swasta) jangan keenakan, barangnya sudah jadi, merasa rugi dan memaksa DKI untuk beli, atau kalau kami mau mengoperasikan, dia bilang bayar dulu dong kereta kami, saya enggak mau lagi kejadian itu. Saya tidak mau mangkrak lagi”, tegasnya
Deadlock
Mendengar hal tersebut, PT Adhi Karya emosi. Ahok menyampaikan bahwa BUMN plat merah tersebut agak emosi saat Ahok menegaskan dua syarat tersebut. Dikutip dari rmol.co (13/1). ,PT Adhi Karya merasa Pemprov DKI tidak percaya dengan dengan kinerjanya selama ini. Namun demikian, Ahok menyampaikan bahwa kenyataan pahit tersebut harus disampaikan dari awal agar proyek ini tidak kembali mangkrak.
Ahok menegaskan bahwa Pemprov DKI akan setuju bila business plan yang diajukan PT Adhi Karya terkait pembangunan LRT ini masuk akal. Menurutnya, tidak ada batas waktu bagi PT Adhi Karya untuk membuat business plan-nya. Untuk itu, dengan tetap memberikan kesempatan, Ahok meminta agar BUMN tersebut membuat gambaran yang matang dan jelas mengenai desain pembangunan LRT (ARB)