SuaraJakarta.co, JAKARTA – Ketua Satgas Anti Mafia Pendidikan, Tri Suharjanto berharap kepemimpinan Muhadjir yang baru terpilih sebagai Mendikbud lebih mendorong adanya transparansi daripada kontroversi kebijakan.
Beberapa kebijakan kontroversi yang tidak produktif tersebut adalah soal Full Day School, penghapusan program sertifikasi guru dan sekolah gratis.
“Salah satu prioritas di bidang pendidikan yang seharusnya segera diselesaikan oleh Mendikbud adalah masalah transparansi proses pendidikan. Ini tentu akan mendapatkan dukungan publik secara masif,” jelas Tri sebagaimana rilis yang diterima suarajakarta.co, Juma (12/8).
Tri menambahkan salah satu visi Nawacita Presiden Jokowi di Bidang Pendidikan adalah “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, Melalui program ‘Indonesia Pintar’ melalui Wajib Belajar 12 tahun bebas pungutan”.
“Ini menunjukkan bahwa transparansi untuk menghilangkan pungutan-pungutan liar adalah prioritas besar Jokowi-JK di bidang pendidikan,” tegas alumni UGM ini.
Diketahui, menurut data yang dimiliki Satgas Anti Mafia Pendidikan, terdapat kecurangan masif di berbagai daerah tentang PPDB 2016 dan pungli di sekolah di seluruh jenjang tingkatan pendidikan.
“Sehingga apabila mendikbud baru memprioritaskan ini maka tidak akan menyimpang jauh dari cita cita presiden,” tambah Tri.
Diketahui, beberapa waktu lalu, Mendikbud Muhadjir mengusulkan ide untuk menghapus sekolah gratis, khususnya yang ada di perkotaan. Muhadjir berkilah bahwa di kota banyak orang kaya jadi tidak diperlukan sekolah gratis. Sedangkan untuk di daerah dibangun sekolah asrama.
“Sekolah Jakarta harus bayar, uang itu dijadikan subsidi silang. Untuk pembangunan pendidikan di wilayah 3T. Ini pendekatan spesial, tapi termasuk ide ya, saya terus terang terusik dengan istilah sekolah gratis itu. Karena sekolah gratis itu memang ok, education for all tapi soal dikaitkan dengan gratis baik si kaya dan si miskin gratis. Seharusnya proposional, yang miskin gratis dan yang kaya bayar,” kata dia.