SuaraJakarta.co, JAKARTA – Sejumlah jajaran direktur BUMD DKI telah menandatangani tujuh komitmen pengendalian gratifikasi dalam rangka mencegah korupsi.
Penandatanganan komitmen itu telah diteken oleh jajaran direksi BUMD yang sekaligus disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang. Apa saja isi komitmennya?
1. Tidak akan menawarkan atau memberikan, meminta dan atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari pihak manapun sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
2. Bertanggung jawab mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan BUMD/Perusahaan Daerah Pemprov DKI dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan BUMD/Perusahaan Daerah DKI Jakarta.
4.Akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan BUMD/Perusahaan Daerah DKI Jakarta yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, training of trainer, sosialisasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
5.Akan menyediakan sumber daya manusia termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi di lingkungan BUMD/Perusahaan Daerah.
6.Akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Menyampaikan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
Senada, Ketua Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta, Bambang Widjajanto menambahkan komitmen ini akan masuk dalam program pencegahan korupsi yang langsung diawasi oleh institusinya.
“Kami sekarang sudah mulai menyentuh BUMD. Bersama sama Badan Pengawas BUMD, kami sudah hasilkan satu rancangan program pencegahan korupsi di BUMD. Jadi Insya Allah nanti ada program untuk BUMD DKI,” ujar Bambang di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (15/5/2018).