SuaraJakarta.co, JAKARTA – Di antara banyak politisi Kebon Sirih, nama H. Lulung, adalah yang paling vokal untuk memperjuangkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Ahok. Hal itu dibuktikan dengan keseriusannya melakukan lobi-lobi kepada seluruh fraksi di DPRD DKI, termasuk dengan dua fraksi yang selama ini menolak HMP, yaitu PDIP dan Hanura.
“Kalau lobi-lobi udah tiap hari. Cuma kita kan enggak bisa paksain,” ujar Lulung sapaan akrab pria ini, sebagaimana dikutip dari laman merdeka online, Rabu (10/6).
Menurutnya, dukungan Fraksi PDIP terhadap HMP memiliki peranan penting dalam pelaksanaan HMP, pasalnya PDIP memiliki jumlah anggota paling banyak. Begitu pula dengan dukungan dari Fraksi Partai Hanura yang tidak kalah penting.
“Jadi kita nunggu fraksi besar. Karena secara pribadi, mereka itu (PDIP dan Hanura) mau HMP karena sudah difitnah,” ujar Lulung.
Untuk diketahui, Fraksi PDIP memang telah berkomitmen untuk menolak HMP. Begitu pula dengan Fraksi Hanura. Di DPRD DKI, Fraksi PDIP memiliki 28 anggota, sedangkan Partai Hanura 10 anggota.
Jika ditotal, anggota Dewan yang tidak mendukung HMP sebanyak 38 orang. Dengan demikian, sisa anggota fraksi yang mendukung adalah 68 orang.
Untuk diketahui, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Pasal 336 Ayat 1 huruf b, butuh kehadiran minimal tiga perempat atau sekurangnya 80 anggota untuk hadir saat paripurna, dari jumlah total anggota DPRD DKI sebanyak 106 orang.
Kemudian, butuh dua pertiga dukungan dari jumlah anggota yang hadir. Apabila semua anggota Dewan hadir dalam paripurna, jumlah suara yang dibutuhkan untuk menggelar HMP tetap tidak cukup. Sebab, dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir, yaitu 106, adalah sekitar 70 dukungan.
Jumlah ini tidak akan tercapai apabila melihat jumlah anggota Dewan yang mendukung HMP hanya 68 orang, karena kurang dua suara.