SuaraJakarta.co, JAKARTA – Sembilan fraksi DPRD DKI telah menyampaikan pandangan umum fraksi Pada RAPBD DKI 2018, Kamis (16/11).
Yang menarik, terdapat perbedaan pandangan antara dua fraksi terbesar meskipun Pilkada DKI telah lama usai. Yaitu, antara Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra.
Dalam paparannya, Fraksi Gerindra mendukung penuh RAPBD DKI Jakarta 2018 yang berjumlah 77,11 triliun atau meningkat 11 persen dari APBD DKI 2017.
Tidak hanya mendukung, tapi 15 anggota dewan yang tergabung dalam partai besutan Prabowo Subianto ini juga mengharapkan agar seluruh anggaran tepat sasaran.
“Kedua, Gerindra merekomendasikan anggaran untuk program di Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan agar ditingkatkan,” ujar Anggota Fraksi Gerindra Muhammad Fajar Sidik saat bacakan pandangan.
Poin ketiga, Gerindra berharap adanya perluasan peran terhadap BUMD/Perusahaan Daerah (PD) Sarana Jaya untuk program DP rumah nol rupiah dan PD Pasar Jaya untuk program OKE OCE.
“implementasinya harus diperjelas, pembuatan brosur serta tata cara mengikutinya sebaiknya segera dilakukan,” tambahnya.
Adapun poin keempat, fraksinya berpendapat pengelolaan sampah Jakarta harus menjadi prioritas.
“Pemerintah harus memiliki solusi objektif komprehensif sebagai jawaban lengkap atas kewajiban pengelolaan limbah,” tandasnya.
Lalu apa kata Fraksi PDI Perjuangan?
Partai berlogo banteng merah ini ambil sikap berbeda. Mereka lebih banyak mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dijawab oleh Gubernur Anies Baswedan.
Dibacakan oleh William Yani, Fraksi PDI Perjuangan, misalnya, mempertanyakan Program Rumah DP 0 Rupiah.
“Terkait program itu, kami Fraksi PDIP perlu penjelasan secara detail dan rinci dari gubernur dengan pertanyaan, apakah program DP 0 rupiah tidak bertentangan dengan peraturan perundangan perbankan. Jika terjadi macet, angsuran menjadi beban siapa, beban masyarakat atau menjadi beban pemda?” ujar William.
Tak berhenti sampai di situ, Fraksi PDIP juga meminta penjelasan terkait program OK OCE, OK Trip dan kawasan secara terpadu. Mulai dari pelaksanaan hingga kajian, Fraksi PDIP minta penjelasan detail dan rinci.
“Apakah ada perbedaan antara rumah lapis, rumah berderet dan rumah susun. Di mana bedanya? kemudian dengan OK Otrip, dengan hanya Rp5.000 bagaimana sistemnya ketika berangkat melalui KWK, mikrolet apakah memakai kartu atau uang cash kemudian dibebankan kepada konsumen atau pemda, mohon penjelasan?” tanyanya.
Diketahui, dalam pidato sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan menyampaikan rencana belanja daerah 2018 akan digunakan untuk pemenuhan belanja prioritas dalam rangka mewujudkan visi-misi yang fokus pada delapan hal.
Fokus-fokus tersebut, kata dia, antara lain membuka lapangan kerja dan kewirausahaan baru melalui program OK OCE, menata kawasan secara terpadu, menyediakan hunian yang layak dan terjangkau melalui DP 0 rupiah, dan menyediakan layanan transportasi melalui program Oke Trip.