SuaraJakarta.co, JAKARTA – DPR RI mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk memanggil Duta Besar AS Joseph Donovan sampaikan nota protes kepada Pemerintah Amerika. Hal itu menyusul tetap bersikerasnya Presiden Trump memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Tanah Palestina Yerussalem.
Pemerintah Indonesia juga diminta mendesak PBB untuk melakukan penyelidikan atas tewasnya puluhan demonstran Palestina belakangan ini.
“Kita adalah negara muslim terbesar. Kita harus ambil peran lebih besar untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Apalagi, konstitusi negara kita secara tegas menentang setiap bentuk penjajahan di muka bumi,” tandas Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam rilis yang diterima suarajakarta.co, Kamis (17/5).
Diketahui, di tengah protes masyarakat internasional, Pemerintah AS tetap meresmikan kedubesnya di Yerusalem. Sejumlah negara menilai langkah tersebut tidak menghormati keputusan Sidang Darurat Majelis Umum PBB yang diikuti 128 negara, yang tegas menolak Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Politisi Golkar ini juga menegaskan DPR RI melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) selalu konsisten menyuarakan kepentingan Palestina di berbagai forum parlemen dunia. Seperti IPU (forum parlemen dunia), PUIC (forum parlemen negara-negara OKI) serta AIPA (forum parlemen ASEAN).
“Kita konsisten mendukung perjuangan Palestina dan mengutuk tindakan brutal Israel. Bahkan di PUIC kita telah menyampaikan kritik bahwa perpecahan negara-negara Arab sebagai faktor memburuknya situasi di Palestina.” pungkas pria yang kerap disapa Bamsoet ini.
Diketahui, sejauh ini Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Selain itu, Indonesia dengan Palestina memiliki keterikatan historis dan politik.
Dalam catatan suarajakarta.co, hubungan Indonesia dengan Palestina memang sudah terjalin lama. Bahkan sejak Bung Karno belum memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.
Dalam buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri karya M. Zein Hassan, dukungan rakyat Palestina untuk kemerdekaan Indonesia itu terjadi sejak 1944. Melalui siaran radio pada 6 September 1944 Mufti besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dan seorang saudagar kaya Palestina, Muhammad Ali Taher mewartakan dukungan tersebut.
“Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia,” kata Ali Taher. Sejak itu masyarakat Palestina turun ke jalan melakukan aksi dukungan untuk kemerdekaan Indonesia.
Pada 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Di bawah Presiden Sukarno, Indonesia juga mendukung rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan Israel.
Indonesia tak pernah mau mengakui negara Israel yang diproklamasikan oleh David Ben-Gurion pada 14 Mei 1948. Itulah sebabnya sejak zaman Bung Karno Indonesia tak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Bahkan pada 1957, Indonesia menolak bermain sepak bola melawan Israel jika pertandingan digelar di Tel Aviv maupun Jakarta. Indonesia hanya mau bermain di tempat netral tanpa lagu kebangsaan.
Dari zaman Bung Karno hingga kini di era Presiden Jokowi, sikap Indonesia mendukung Kemerdekaan Palestina tak berubah.