SuaraJakarta.co, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah mengatakan bahwa laporan publik digital bernama “Qlue” (Jakarta Smart City) yang terlihat menciptakan perang opini antar wilayah, bisa saja karena ulah oknum yang dibayar dalam melakukan pemetaan laporan publik. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Amir saat di Balaikota, Kamis (8/10)
“Karena kebodohan posting di dunia maya masak lurah harus fokus jawaban terhadap operator yang tak tahu wilayah sementara tugas itu terkait SKPD lain yang berwenang,”jelas Amir kepada Suara Jakarta.
Amir menambahkan oknum yang berulah tersebut sengaja untuk memancing di air keruh, termasuk para Suku Dinas (SuDin) Kominfo yang harus bertanggung jawab dalam melakukan input di wilayah untuk segera melakukan penempatan laporan publik sesuai dengan peta wilayah. Jika persoalan ini tidak segera ditangani, Amir menambahkan, akhirnya penempatan posisi jabatan seseorang yang baik bisa dapat di-drop bahkan lengser oleh oknum yang dibayar.
Sebagaimana diketahui, cara-cara laporan Qlue kini sudah menjurus pada persaingan antar wilayah. Seolah ‘Qlue’ dinobatkan hanya program pengawasan, bukan bagian dari pelayanan public services. Kinerja lurah pun hanya didasarkan didasarkan pada banyaknya laporan Qlue serta penyelesaian permasalahan wilayah. Sementara, ada juga wilayah Kelurahan yang tidak tersentuh oleh laporan qlue, tapi juga banyak permasalahan yang tak selesai.
Selain itu, aplikasi Qlue berbentuk laporan dengan memakai istilah saran, jawaban serta laporan dengan menggunakan key word berupa nama samaran, antara lain, kerak telor, emen, gun, zizou, yang nampaknya terkondisi untuk menjadi alat propaganda menjatuhkan institusi.
Beberapa Lurah di Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat yang ditemui Suara Jakarta menyampaikan bahwa posting warna baik merah, kuning dan biru tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Lurah yang terkadang salah dalam pemetaan oleh yang memposting (pelapor), “walaupun pihak institusi lurah sudah menyatakan jawaban Qlue sesuai teknis jawaban,” jelasnya
Sementara Chaerul Ihksan (40) warga Utan Panjang mengakui dirinya pernah menjawab dengan bahasa kasar kepada operator Qlue. Hal tersebut bukan karena membela Lurah tapi laporan publik itu tak sesuai dengan kedudukan wilayah, “Masa kami tinggal di Jakarta Pusat, problem itu ada di Wilayah Jakarta Utara, Lurah kami untuk menyelesaikan posting merah, yang bukan wilayahnya, indikator penilaian pun tak jelas, “terang Chaerul.
Di lain sisi, problem dari laporan warga menjadi penanganan sangat diperlukan oleh para dinas teknis yang kini hanya bisanya jadi penonton, bahkan SKPD banyak yang menghindar dari laporan Qlue.