SuaraJakarta.co, DEPOK – Mengantisipasi membengkaknya anggaran Pilkada Kota Depok yang akan berlangsung pada Desember 2015 mendatang, DPRD Kota Depok mengaku telah menyiapkan dua tahapan anggaran. Kedua skema anggaran berjumlah 49,3 miliar tersebut disetujui melalui APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2015.
Tahapan pertama, DPRD telah mengucurkan 37,3 miliar yang mengikuti anggaran tahun lalu. Tahapan kedua, DPRD akan menambah anggaran 11 miliar yang diambil dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT) pada Oktober 2015 mendatang.
“Anggaran 49 miliar sudah disetujui. Angka 37 miliar itu mengikuti anggara tahun lalu dan sudah turun. Karena ada beberapa hal, anggaran ditambah sebesar 11 miliar. Nah, jika 11 miliar tidak pasti turunnya, kami siap bantu dengan syarat ajukan proposal supaya DPRD dan Badan Anggaran juga tahu apa yang dibutuhkan dari 11 miliar tersebut”, kata Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, sebagaimana dikutip dari Harian NonStop, Rabu (13/5).
Tambahan anggaran ini sekaligus untuk mengantisipasi anggaran logistik yang cukup besar dikarenakan tidak semua logistik tersebut masih layak untuk dipakai kembali. Menurut Komisioner KPU Kota Depok, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Nana Shobarna, logistik yang akan digunakan kembali diantaranya adalah bilik suara, kotak suara, serta alat pencoblos dan lainnya yang pernah digunakan pada pemilihan legislatif 2014 silam.
“Salah satu yang menyerap anggaran cukup besar adalah logistik. Mka dari itu kami akan gunakan kembali logistik pada Pilpres 2014 lalu yang kondisinya masih baik”, jelas Nana di acara Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di Sekarpeni, Rabu (13/5).
Untuk mengantisipasi inefisiensi anggaran tersebut, pihaknya akan berusaha mencegah terjadinya sengketa Pemilukada. Nana menjelaskan bahwa antisipasi tersebut dilakukan dengan cara menghimbau kepada semua pihak dan stakeholders untuk tidak bermain curang dan pihak KPUD akan bersikap transparan.
“Caranya dengan melakukan transparansi dalam pesta akbar ini, serta menghimbau kepada semua pihak dan stakeholders untuk tidak bermain curang. Kalaupun ada sengketa, maka dana Pemilukada yang dibutuhkan akan membengkak, karena sengketa dipastikan menyerapkan anggaran”, jelasnya.