SuaraJakarta.co, DEPOK – Anggaran Pilkada Depok yang awalnya direncanakan hanya ada di angka 37,8 miliar, membengkak mencapai 49,2 miliar.
Anggaran yang diambil dari dana APBD yang khusus dialokasikan untuk KPU Depok tersebut ditengarai disebabkan karena dialokasikan untuk logistik pemilu mendirikan tenda untuk 3000 TPS di Depok, juga honor petugas KPPS, PPS, dan PPK.
“Terdapat 3.000 lebih TPS akan dipersiapkan di Pilkada Depok. Belum lagi honor petugas pemilu yang paling besar biayanya,” papar Hamzah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Depok di Gedung DPRD Depok, sebagaimana dikutip dari laman okezone.com, Senin (4/5).
Atas membengkaknya anggaran pilkada tersebutlah pihaknya berencana memanggil KPU Depok untuk mempertanyakan rincian bengkaknya anggaran Pilkada Depok tersebut.
Di satu sisi, dengan pemanggilan tersebut, DPRD Kota Depok berharap dapat mendapatkan informasi jelas bahwa untuk menutupi kekurangan dana tersebut, alokasi dana aspirasi anggota DPRD Depok akan digunakan untuk menutupi kekurangan dana Pilkada.
“Kan isunya begitu. Makanya, kami akan panggil KPU-nya untuk dijelaskan. Belum tentu juga dana aspirasi dewan terpakai,” jelas Wakil Ketua Komisi A DPRD Depok Hamzah, di Gedung DPRD Depok, Senin (4/5/2015).
Ia menjelaskan, kekurangan anggaran untuk Pilkada Depok sebanyak Rp11,3 miliar dan Pemkot Depok sudah mengalokasikan APBD senilai Rp37,8 miliar. Adapun estimasi anggaran untuk satu putaran Pilkada Depok mencapai Rp49,2 miliar.
“Yang sudah dicairkan senilai Rp37,8 miliar dari APBD, dan dana yang dibutuhkan untuk pilkada serentak di Depok sebesar Rp49,2 miliar. Artinya, dana sekira Rp11,3 miliar yang masih dibutuhkan,” ujarnya.
Oleh karena itu, DPRD Depok akan kembali melihat anggaran yang dicairkan Pemkot Depok, apakah sudah cukup untuk satu putaran. Bahkan, anggaran itu dinilai belum cukup jika nantinya Pilkada Depok digelar dua putaran.
“Kita akan pertanyakan dan berdialog dengan KPU. Menanyakan pertanggungjawabannya nanti seperti apa nanti,” jelas dia.
