Suarajakarta.co, JAKARTA – Persoalan di DKI Jakarta yang sangat kompleks, membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan kepaduan antara Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Hal tersebut dikarenakan, sebagaimana orang nomor satu di DKI, Gubernur membutuhkan bantuan dari Wakil Gubernur, terutama yang menyangkut persoalan teknis. Sehingga, penghormatan atas posisi satu sama lain menjadi penting adanya.
Namun demikian, hal tersebut tidak tercermin dari pernyataan Gubernur DKI Ahok yang menyatakan bahwa Wagub Djarot tak ubahnya seperti deputi pada umumnya yang hanya diangkat lewat Perppu.
“Wakil gubernur ini bukan pasangan loh untuk kasus Pak Djarot. Saya yang melantik. Jadi, wakil gubernur kasus DKI sekarang lewat undang-undang, perppu. Dia itu tidak beda dengan deputi sebetulnya,” ujar Ahok, sebagaimana dikutip dari laman cnnindonesia.com, Senin (1/6).
Bahkan, di bulan Desember 2014 silam, Ahok pun merasa dengan kehadiran Wagub Djarot akan menjadi “rebutan pekerjaan” karena tidak adanya pembagian kerja yang jelas.
“Saya dengan wagub itu seperti Pak Jokowi dan saya. Kami tidak ada pembagian kerja. Yang kami lakukan adalah langsung berebut kerja. Kita berdua, berusaha meringankan pekerjaan pasangan. Itu kita lakukan,” kara Ahok di Balai Kota, sebagaimana dikutip dari laman viva.co.id, Jumat (5/12/2014).
Di sisi lain, sebagaimana dikutip dari laman kompas.com (1/6), sebagai wagub, Djarot mengakui bahwa setiap rapat yang dipimpin olehnya tidak pernah mengirimkan notulen rapat pada Ahok. Bahkan, dalam rapat yang dipimpin oleh Ahok hari ini, Wagub Djarot lebih memilih untuk melakukan sidak ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.
Ahok vs Djarot, Mencari Panggung?
Menanggapi krisis kepemimpinan DKI tersebut, pengamat kebijakan publik, Tom Pasaribu, menilai bahwa hal itu terjadi karena sedari awal kehadiran Wagub Djarot mendampingi Ahok saat pemerintahan DKI sedang berjalan setengah periode.
“Sehingga, Wagub Djarot hanyalah tinggal mendapatkan panggung saja di tengah jalan. Hanya karena dulu Pak Jokowi adalah kader PDIP dan penggantinya juga harus PDIP. Di situ problem-nya,” tutur Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3EI) tersebut, saat dihubungi oleh SuaraJakarta.co, Senin, (1/6).
Bahkan Tom Pasaribu menilai bahwa memanasnya konflik antara Ahok dan Djarot tesebut dipicu karena sudah dekatnya Pilkada DKI yang akan berlangsung 1,5 tahun lagi. Sehingga, masing-masing pihak mencari panggungny masing-masing.
“Kita tahu bahwa Ahok saat ini sedang didekati oleh Nasdem, sedangkan Djarot adalah politisi kawakan dari PDIP. Sehingga, masing-masing mereka sedang berebut panggung untuk menduduki kursi DKI 1 di Pilkada DKI. Bisa saja koalisi, tapi konstelasi politik saat ini masih belum pasti,” paparnya.
Sebagai pengamat, dirinya hanya bisa berharap, bahwa jangan karena hanya urusan kekuasaan, persoalan di DKI jadi terbengkalai. Sebaiknya, Gubernur dan Wagub bisa lebih fokus bekerja untuk masyarakat, “Bukankah kalau mereka bekerja baik, toh masyarakat yang akan juga melihat dan memilih mereka kembali, ya kan?!”, tutupnya.