Site icon SuaraJakarta.co

Ahok Larang Pengajian di Monas, DPRD DKI: Apalah Artinya Masalah PKL

Gambar: Humas Fraksi PKS DPRD DKI

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana “Bang Sani” meminta Gubenur DKI Ahok untuk mengizinkan Majelis Rasulullah melakukan pengajian di Monas. Hal tersebut disampaikan Sani karena lapangan Monas adalah tempat kebanggaan sehingga persoalan PKL seharusnya tidak menjadi penghalang untuk menukar kebangaan tersebut karena bisa diantisipasi.

“Sebaiknya untuk kali ini acara tersebut diizinkan. Karena apalah artinya masalah PKL jika dibandingkan dengan tersalurkannya perasaan bangga warga Muslim untuk berkumpul dan berdoa bersama menggunakan lapangan kebanggaan bersama. Apalagi jumlahnya memang sangat banyak,” ujar Sani sebagaimana dikutip dari laman Kompas, Senin (19/10).

Sani menambahkan persoalan Majelis Rasulullah dapat diajak untuk bekerjasama agar acara berlangsung tertib sesuai dengan aturan. Hal tersebut bisa tercapai jika dilakukan dengan perencanaan yang matang dan Monas dapat tetap steril dari PKL.

“Lagi pula, Pemerintah Provinsi DKI sering mengizinkan pergelaran acara lain yang berpotensi menimbulkan tumpukan sampah dari PKL, seperti acara tahun baru. Pemprov pun selalu memfasilitasi kegiatan itu,” tambah Sani.

Alumnus Master dari University of Birmingham tersebut menambahkan acara ini sudah menjadi tradisi semenjak Presiden SBY dan Gubernur Jokowi, “Sehingga Gubernur Ahok seharusnya memberi izin penyelenggaraan acara sebesar itu.

Sebelumnya, Basuki mengaku tidak memberikan izin pengajian di Lapangan Monas demi menjaga kesterilan kawasan tersebut dari PKL. Ahok beralasan bahwa dirinya sudah pernah memberi izin pengajian sebelumnya,”Namun, malah pada jualan,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (16/10/2015).

Sebagaimana diketahui, perlawanan terhadap pelarangan Ahok ini muncul karena salah satunya muncul petisi di change.org yang ditulis oleh Kurniadi. Kurniadi  menyebut bahwa Majelis Rasulullah hendak menyelenggarakan pengajian di lokasi tersebut pada November mendatang, namun tidak kunjung mendapatkan izin dari Ahok.

Exit mobile version