SuaraJakarta.co, JAKARTA – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti persoalan adanya perbedaan jumlah data dalam pengadaan senjata api yang dilakukan oleh elit pemerintah.
Menurut Haedar, ‘perang data’ itu telah mengesankan ketidakharmonisan di internal Pemerintah.
“Sesama institusi di tubuh pemerintah seharusnya ada koordinasi. Perang data tersebut seolah-olah ada ketidakharmonisan di dalam Pemerintahan,” ujar Haedar selepas meresmikan Instalasi Pelayanan Jantung RS PKU Gamping pada Senin (25/9).
Haedar berharap agar ada manajemen isu di tubuh pemerintahan. Hal ini diperlukan agar isu tidak datang silih berganti yang membuat masyarakat menjadi resah.
Terakhir Haedar mengatakan bahwa masyarakat dan pemerintah harus mempunyai agenda-agenda strategis untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik. “Problem kita hadapi bersama, tapi manajemen problem sangat penting,” tutur Haedar.
Sekedar diketahui, isu penyelundupan 5.000 senjata pertama kali mencuat saat Panglima TNI, Jenderal (TNI) Gatot Nurmantyo, mengadakan pertemuan internal di Cilangkap bersama dengan para jenderal aktif dan purnawirawan. Menurut Gatot, apa yang disampaikannya tersebut bukan untuk konsumsi publik.
Untuk meredam itu, Menkopolhukam Wiranto kemudian membantahnya dengan mengatakan pernyataan Gatot itu hanya miskomunikasi antar lembaga. Menurutnya, isu tersebut sebenarnya hanya pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad untuk sekolah intelijen BIN.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian, sebelumnya juga mengaku akan membeli 5.000 ribu unit senjata api jenis pistol bikinan PT Pindad yang nantinya untuk kelengkapan polisi lalu lintas (Polantas) dan anggota Sabhara yang kerap menjadi sasaran serangan teroris. (RDB)