SuaraJakarta.co, JAKARTA – Batman tidak hanya ada di bioskop atau dunia khayal Gotham City, ada juga ‘Batman’ yang muncul tiba-tiba di Jakarta.
Batman itu adalah Basuki Tjahaja Purnawam Mania (Batman), komunitas relawan yang geram melihat junjungannya diperiksa KPK dalam kasus suap raperda reklamasi yang telah menjerat Bos Agung Podomoro Land, Ariesman Tanuwidjaja.
“Kami kritik kuantitas dan durasi pemeriksaan terhadap Ahok oleh KPK, yang berpotensi mengganggu pelayanan Ahok kepada warga DKI Jakarta,” ujar Sulaiman Haikal, Sekretaris Jenderal Batman, sebagaimana dikutip dari laman vivanews, Rabu 11 Mei 2016.
Haikal berujar, untuk setiap kasus di DKI Jakarta yang digarap KPK, Ahok harus meladeni berkali-berkali pemeriksaan sebagai saksi dengan durasi waktu di atas lima jam dalam setiap pemeriksaannya.
“Ironisnya, pemeriksaan KPK itu sering merupakan kasus yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan Ahok,” ujar Haikal.
Haikal mencontohkan, kasus-kasus yang merupakan temuan, atau tangkap tangan terhadap anggota DPRD DKI Jakarta. Untuk setiap kasusnya, Ahok harus lagi dan lagi, berkali-kali diperiksa sebagai saksi dengan waktu yang lama.
“Dalam interaksi pemerintahan domestik yang belum sepenuhnya bebas korupsi, berpotensi memunculkan banyak kasus. Nah, dapat dibayangkan berapa banyak waktu Ahok tersita, jika harus meladeni pemeriksaan terkait setiap kasus yang menerpa mitra kerjanya, khusus DPRD DKI Jakarta,” kata Haikal.
Meski demikian, Haikal menghormati dan apresiasi terhadap kinerja KPK memberantas korupsi di DKI Jakarta. Dia berharap, profesionalitas KPK tidak sampai berbenturan dengan ekspektasi tinggi warga akan kehadiran Ahok dalam menjamin terlaksananya pelayanan terbaik bagi warga Jakarta.
“Warga tentu tak ingin momentum perbaikan dan pembersihan kelola pemerintahan DKI Jakarta oleh Ahok yang mulai dilihat dan dirasakan warga, terganggu. Kami tetap percaya integritas KPK dan yakin tak ada politisasi terhadap Ahok. Hanya mungkin, perlu dicarikan mekanisme pemeriksaan saksi yang lebih efektif dan efisien, sehingga tak berdampak terhadap kinerja gubernur dalam melayani warga,” kata Haikal.