SuaraJakarta.co, JAKARTA – Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyatakan menurunnya anggaran pertahanan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 berpotensi menghambat implementasi Visi Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden Jokowi.
“Padahal, visi tersebut mampu menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim di dunia. Sehingga, memerlukan dukungan sumber daya yang besar, salah satunya pendanaan yang memadai,” ujar Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9)
Sebagaimana diketahui, pagu anggaran yang disampaikan pemerintah untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) hanya Rp. 95,9 Triliun, atau turun sekitar Rp. 7 Triliun dari tahun sebelumnya. Selain itu di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki anggaran pertahanan terendah apabila diukur dari prosentase Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Mahfudz menilai hal tersebut akan berdampak pada ancaman yang berdimensi maritim, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.
“Ancaman-ancaman seperti illegal fishing, penyelundupan narkotika ataupun terorisme membutuhkan kapasitas pertahanan maritim yang mumpuni,“ kata anggota legislatif dari dapil Jabar VIII yang meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon, serta Kabupaten Indramayu ini.
Pun halnya dengan kemampuan yang dimiliki TNI Angkatan Laut (TNI AL). Menurut Mahfudz, Indonesia belum memiliki kemampuan yang cukup dalam melakukan pengawasan wilayah laut, terutama di bagian timur. Keberadaan radar deteksi maritim, misalnya, sangat kurang dimiliki TNI AL. “Sehingga, hal ini perlu diperhatikan Pemerintah apabila hendak melindungi kekayaan alam dan memenuhi keamanan maritim” tegas Mahfudz.
Mahfudz berharap pemerintah mencermati kembali perihal anggaran untuk pertahanan ini, khususnya yang berkaitan dengan alutsista.
“Oleh karena, hal itu terkait dengan kondisi lingkungan strategis Indonesia yang cenderung tidak stabil. Jika alutsista kita dimodernisasi, akan sangat mendukung pengamanan wilayah dan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional,” harap Mahfudz yang telah menjadi Ketua Komisi I sejak 2009 itu.