SuaraJakarta.co, JAKARTA – Pendataan program auto debet bagi PKL Binaaan UMKM di Pasar Nangka, Utan Panjang Kemayoran, belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pendataan tersebut belum sesuai dengan jumlah pemilik kios setempat.
Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Kepala Pasar Mamad di kantornya. Menurut Mamad hal tersebut terdapat kesalahan data awal yang sebelumnya sudah dikirim, padahal jumlah ruko dan pedagang merupakan data yang beda
“Seharusnya Sudin UMKM Jakarta Pusat harus melakukan data ulang validasi yang sudah kami lakukan. Kami mendata verifikasi ini atas surat mandat yang diberikan oleh para pedagang yang selama ini pengambilan data bukan pada persoalan jumlah kios,” ungkap Mamad kepada suarajakarta.co, Selasa (10/11).
Sementara data yang masuk, menurut Mamad, sudah disetorkan dalam bentuk pajak pada Bank DKI Kecamatan Senen yang ditunjuk oleh Sudin UMKM Jakarta Pusat.
Mamad menjelaskan terdapat sejumlah kios 185 unit, padahal data pedagang 145 pedagang, dan sebelumnya pun Sudin UMKM dalam verifikasi sebanyak 133 pedagang.
“Ini akan menimbulkan preseden buruk jika tidak dilakukan validasi yang kongkrit karena merupakan instruksi Gubernur DKI Jakarta,” tambah Mamad.
“Banyak pemilik ruko yang memiliki data ganda. Ini yang tidak terdata oleh pihak kami, karena hanya sepihak”
Sementara itu, Zainuri [45] pedagang pasar Nangka berharap dirinya ingin pengelolaan pendataan ini lebih tranparan dan tidak ada lagi mempertahankan ketua lama yang tak pernah peduli akan lingkungan perbaikan infrastruktur yang rusak.
“Kami harap Sudin UMKM mengganti Ketua Pengelola melalui mekanisme dan perundangan, dan kami harap Sudin UMKM menunjuk orang yang sudah teruji, “