SuaraJakartaCo— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar forum diskusi membahas peluang penerapan sistem electronic counting atau e-Counting dalam Pemilu Indonesia.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Adopsi Teknologi Pemungutan dan Penghitungan Suara: Peluang dan Tantangan Menuju e-Counting di Indonesia” yang digelar di kantor KPU DKI Jakarta, Rabu (12/11/2025), para pakar menyoroti pentingnya kesiapan teknologi, SDM, serta kepercayaan publik sebelum sistem e-Counting benar-benar diterapkan.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, mengatakan sistem e-Counting hanya bisa berjalan optimal jika ditopang oleh infrastruktur kuat dan simulasi teknis yang berulang.
“Sistem e-Counting harus didukung oleh teknologi, kesiapan SDM, infrastruktur, dan uji simulasi yang dilakukan berkali-kali,” ujar Dody.
Sementara itu, Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menambahkan, transformasi digital menuntut 
penyelenggara Pemilu lebih adaptif dan inovatif. Ia menilai, pemanfaatan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Pemanfaatan teknologi informasi disertai peningkatan kompetensi SDM ke depan akan menjadi kunci mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan akuntabel,” kata Betty.
Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menilai topik e-Counting penting dikaji secara mendalam, mengingat beberapa negara yang sempat menerapkannya akhirnya kembali ke sistem manual.
“Diperlukan pandangan dari berbagai pihak untuk menilai kesiapan dan tantangan e-Counting di Indonesia agar proses demokrasi semakin transparan dan efisien,” ujarnya.
Dari sisi akademisi, Sekretaris Departemen Ilmu Politik FISIP UI Teuku Harza Mauludi menegaskan, penggunaan teknologi memang bisa meningkatkan efisiensi, namun harus diimbangi dengan upaya menjaga kepercayaan publik.
“Penggunaan teknologi dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pemilu, namun tantangan seperti kepercayaan publik dan keamanan sistem harus diantisipasi melalui kolaborasi lintas pihak,” jelas Teuku melalui sambungan daring.
Ahli pemilu dari International Foundation for Electoral Systems (IFES), Michael Yard, turut menyoroti pentingnya tiga elemen dasar dalam penerapan e-voting: kerangka hukum yang jelas, infrastruktur memadai, dan kepercayaan publik.
Ia mencontohkan Brasil yang cepat namun kurang transparan, serta Filipina yang menerapkan sistem hibrida yang lebih mudah diaudit.
“Transparansi jauh lebih penting dibanding kecepatan. Teknologi tidak bisa menggantikan kepercayaan publik,” kata Michael.
Sementara Ikhsan Darmawan, Asisten Profesor Ilmu Politik UI, menyebut Indonesia perlu memiliki roadmap yang jelas menuju digitalisasi pemilu.
“Harus ada tahapan yang matang, mulai dari decision in principle, testing phase, hingga adoption phase. Itu penting untuk menjaga legitimasi politik,” ujarnya.
Kegiatan FGD ini ditutup dengan simulasi penggunaan sistem e-Counting kepada para peserta sebagai bentuk edukasi awal penerapan teknologi dalam proses pemilu.
KPU DKI Gandeng UI, Bahas Peluang e-Counting untuk Pemilu yang Lebih Transparan
