SuaraJakartaCo, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) sebagai kunci percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito menyampaikan bahwa penyamaan persepsi antarinstansi diperlukan agar setiap program pemulihan berjalan searah dan saling melengkapi.
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat menerima Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran di Posko Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/2).
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus diperkuat. Kita membutuhkan satu rujukan data agar pembagian tugas jelas dan pemantauan pemulihan di lapangan bisa dilakukan secara terukur,” kata Tito.
Dalam pertemuan itu, Mendagri dan BPS membahas pengembangan dashboard data tunggal yang akan digunakan bersama oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait. Dashboard tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan dan intervensi pemerintah pusat serta daerah berjalan terintegrasi.
Tito menyampaikan bahwa BPS telah mengumpulkan data awal melalui survei dan penugasan tim di tiga provinsi terdampak bencana. Data tersebut akan menjadi dasar koordinasi antarkementerian dalam menentukan prioritas penanganan.
Dari total 52 kabupaten/kota terdampak, pemerintah memfokuskan koordinasi penanganan pada 10 daerah dengan tingkat kerusakan paling berat, yakni Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah.
Menurut Tito, melalui koordinasi terpadu, pemerintah menargetkan kondisi normal fungsional di wilayah terdampak dapat dicapai dalam waktu sekitar dua bulan. Normal fungsional mencakup berfungsinya kembali layanan publik seperti pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, listrik, dan infrastruktur dasar lainnya.
“Normal fungsional ini berbeda dengan normal permanen. Untuk pembangunan infrastruktur permanen tentu membutuhkan waktu lebih panjang,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengalaman penanganan pascatsunami Aceh menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam jangka panjang, mengingat pembangunan infrastruktur permanen seperti jembatan, jalan, dan gedung publik memerlukan proses yang tidak singkat.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa dashboard data tunggal yang disiapkan akan mendukung koordinasi antarkementerian agar penyaluran bantuan dan program pemulihan tidak tumpang tindih.
“Dashboard ini dibangun dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga agar dapat menjadi rujukan bersama dalam percepatan pemulihan pascabencana,” kata Amalia.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, serta Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi.