SuaraJakartaCo, Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan peran strategis Indonesia sebagai penghubung pasar ekonomi Islam global melalui penguatan konektivitas perdagangan dan investasi lintas negara. Hal itu disampaikan dalam Multilateral Business Roundtable Indonesia–B57+ pada rangkaian Indonesia Economic Summit 2026.
Menurut Menag, posisi Indonesia dalam ekonomi Islam global bukan sekadar klaim, melainkan ditopang capaian konkret yang diakui dunia internasional.
“Indonesia berada di garis depan integrasi pasar ekonomi Islam global, bukan karena retorika, tetapi karena capaian nyata. Indonesia kembali menempati peringkat ketiga dunia dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2024/2025, di bawah Malaysia dan Arab Saudi,” kata Nasaruddin, Rabu (4/2/2026).
Dalam forum tersebut hadir sejumlah tokoh internasional dan nasional, antara lain Sofyan A. Djalil, Arsjad Rasjid, serta Sekretaris Jenderal Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) Sheikh Yousef Hasan Khalawi, bersama delegasi dari berbagai negara.
Kuat di Modest Fashion hingga Pariwisata Halal
Menag memaparkan, Indonesia saat ini menempati peringkat pertama dunia di sektor modest fashion, serta berada di jajaran teratas untuk sektor pariwisata ramah Muslim dan produk halal kosmetik serta farmasi.
Selain sektor riil, kinerja keuangan syariah nasional juga menunjukkan tren positif. Hingga Oktober 2025, pangsa pasar keuangan syariah Indonesia mencapai 30,3% dari total aset keuangan nasional, berdasarkan data Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
“Indonesia juga menjadi destinasi investasi halal terbesar di dunia. Sepanjang 2023 tercatat sekitar 40 transaksi investasi halal dengan nilai mencapai USD 1,6 miliar,” ujar Menag.
Angka tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap ekosistem ekonomi halal Indonesia, sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas negara.
Industri Halal Sumbang Rp 4.832 Triliun ke PDB
Dalam paparannya, Nasaruddin juga menyoroti kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional. Pada triwulan III 2025, Halal Value Chain berkontribusi 27,34% atau setara Rp 4.832 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah, lanjutnya, juga terus mendorong digitalisasi sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL. Hingga Desember 2025, tercatat 10,99 juta produk telah tersertifikasi halal secara nasional.
“Posisi strategis Indonesia bukan hanya soal peringkat dan angka investasi, tetapi tentang komitmen kolektif membangun pasar ekonomi Islam yang terintegrasi, adil, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Manfaatkan Keketuaan D-8
Menag menilai inisiatif B57+ sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kolaborasi, dan keterkaitan dengan sektor riil. Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas batas antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan lembaga keuangan.
Indonesia, kata dia, akan memanfaatkan posisi sebagai Ketua D-8 periode 2026–2027 untuk memperluas diplomasi ekonomi halal dan memperkuat peran dalam rantai nilai global.
“Indonesia tidak hanya ingin menjadi pemain, tetapi mitra strategis yang menghubungkan pasar, memfasilitasi investasi, dan membuka peluang kemakmuran bersama,” pungkas Nasaruddin.