Luhut Lobi Anies-Sandi Lanjutkan Proyek Reklamasi

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Hasil hitung cepat KPUD DKI yang telah menegaskan kemenangan Anies-Sandi sebagai
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 2017, membuat beberapa pihak mencoba mendekat untuk membahas program kepada sosok yang diusung oleh PKS dan Gerindra tersebut.

Termasuk, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang berupaya agar Anies-Sandi melanjutkan mega proyek reklamasi di kawasan pantai utara tersebut.

Langkah Luhut ini dilakukan karena pasangan Anies-Sandi pernah berjanji akan menghentikan proyek reklamasi apabila terpilih.

“Kita sudah ada proses yang baru, nanti disampaikan, dilihat. Tentu harus dengan baik-baik dijelaskan. Mungkin pak Anies belum punya data yang banyak (terkait reklamasi),” kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Luhut meyakini, Anies-Sandi pada akhirnya akan mengerti bahwa proyek reklamasi saat ini sangat penting dan tak perlu dihentikan.

“Saya kira setelah lihat datanya dari hasil penelitian tentu akan datang dengan pikiran lebih jernih. Kita bicara untuk kepentingan nasional, kepentingan Jakarta. Karena penurunan kota Jakarta itu tiap tahun bisa 17,5 cm sampai 23 cm di beberapa tempat,” ucap Luhut.

Sandiaga sebelumnya mengatakan bahwa proyek reklamasi hanya menguntungkan pihak tertentu.

“Kami mengambil keputusan untuk dihentikan (proyek reklamasi),” ujar Sandiaga di kawasan Petojo, Jakarta Pusat, Jumat (17/3/2017).

Sandiaga menambahkan, jika nantinya reklamasi benar-benar dihentikan, ia akan mengajak masyarakat dan pengembang untuk berembuk.

Ia menginginkan semua elemen masyarakat dilibatkan dalam pembangunan di Jakarta.

“Kita mau win-win solution, warga diberikan kemenangan, tetapi yang investasi dipastikan juga tidak dirugikan, yang sudah beli tanah di sana juga bisa mendapatkan uang kembali,” ucap dia.

Sandiaga menyarankan, lokasi reklamasi saat ini dibangun tempat wisata sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

“Bagaimana reklamasi yang sudah berjalan ini bisa justru dipakai segera untuk kepentingan rakyat banyak, kepentingan publik, penciptaan lapangan kerja, pariwisata dikembangkan, revitalisasi kawasan pesisir, dan bagaimana rakyat merasa terwakilkan,” kata dia. (RDB)

Leave a Reply