SuaraJakarta.co, JAKARTA – Meskipun ditentang oleh banyak masyarakat, Pemerintah Indonesia tetap bersikukuh untuk melakukan impor beras pada akhir Januari mendatang.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito beralasan, impor beras tersebut dilakukan sementara dan untuk menurunkan harga beras yang sangat tinggi di pasaran.
Tingginya harga beras di sejumlah pasar induk, disinyalir oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena dipengaruhi rantai distribusi beras yang buruk karena terlalu panjang. Pada arus distribusi ini rawan aksi spekulasi.
Selain itu, Perum Bulog dinilai belum efektif meredam tingginya harga beras. “Peran Bulog yang belum optimal menopang pasokan beras nasional melalui operasi pasar beras,” jelas Ketua KPPU Syarkawi Rauf, Seni (15/1).
Menanggapi itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan beras ini akan semakin mempersulit kaum buruh dan petani karena sebelumnya tarif listrik juga telah naik di tahun 2017.
“Buruh dan petani adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terpukul daya belinya dengan kenaikan harga beras dan listrik dan kenaikan harga sewa kontrakan,” jelas Said Iqbal sebagaimana rilis yang diterima suarajakarta.co, Senin (15/1).
Diketahui, Badan Pusat Statisk (BPS) telah merilis data bahwa sampai dengan minggu ke-II Januari ini, kenaikan harga beras di pasar sudah naik sekitar 3 persen.
Peningkatan tersebut dianggap BPS sudah dalam kategori mengkhawatirkan atau mencemaskan.
Kepala BPS, Suhariyanto atau yang akrab disapa Kecuk mengatakan, pemerintah harus mengendalikan inflasi pada 2018 yang ditargetkan 3,5 persen. Target tersebut dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
“Pemerintah perlu mengendalikan inflasi di 2018, karena volatile food (gejolak pangan), terutama harga beras pergerakannya sudah mencemaskan,” kata dia saat RilisNeraca Perdagangan Desember 2017 di kantornya, Jakarta, Senin (15/1/2018).
Di sisi lain,Said Iqbal menambahkan kondisi buruh saat ini semakin sulit. Sebab, daya beli buruh turun hingga mencapai 20-25 persen.
Padahal, kenaikan upah di tahun 2018 hanya sebesar 8,71 persen. Dengan demikian, jelas Said Iqbal buruh dalam kehidupan sehari-seharinya pada tahun 2018 akan nombok (berhutang) berkisar antara 300 ribu hingga 500 ribu rupiah per bulan.
“Dengan berhutang karena upah yang mereka terima tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan hidup, itu artinya daya beli buruh makin anjlok,” ujarnya.