SuaraJakarta.co, JAKARTA – Untuk kesekiankalinya agenda Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) ditetapkan sebagai salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2016. Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mencatat sejak tahun 2010 agenda RUU Migas selalu menghias daftar tahunan Prolegnas DPR RI. Agenda RUU Migas tahun ini merupakan tahun ke-3 (tiga) bagi DPR RI periode 2014-2019 sekaligus menandai 12 (dua belas) tahun pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 yang membatalkan sejumlah pasal dalam UU Nomor
21/2001 tentang Migas dan 4 (empat) tahun pasca terbitnya putusan MK No. 36/PUU-X/2012 yang membubarkan
BP Migas.
Ketua Badan Pengarah PWYP Indonesia, Fabby Tumiwa mendesak DPR khususnya Komisi 7 untuk segera
membahas RUU Migas. Sampai hari ini tidak ada perkembangan apa pun yang signifikan dari pembahasan RUU
Migas, padahal, percepatan pembahasan RUU Migas bukan hanya karna putusan-putusan MK yang membatalkan
beberapa pasal UU Migas terdahulu, tetapi terkait dengan berbagai persoalan yang menuntut solusi yang sistemik,
seperti kebijakan energi nasional yang belum mendukung visi kedaulatan energi, praktik-praktik mafia migas,
inefisiensi biaya operasional serta dampak penurunan harga minyak mentah dunia yang mencapai titik terendah
tahun ini.
Fabby yang juga Direktur Eksekutif, Institute for Essential Service Reform (IESR) menyatakan, ”Akar berbagai
persoalan di sektor migas adalah payung hukum yang masih memiliki banyak celah, baik dari sisi perencanaan,
pengelolaan, pembinaan maupun pengawasan. Setidaknya ada beberapa isu kunci yang harus dimasukkan ke dalam
pembahasan RUU Migas, yaitu perencanaan pengelolaan migas, model kelembagaan hulu migas yang
memungkinkan adanya proses check and balances; Badan Pengawas, BUMN Pengelola, Petroleum Fund, Domestic
Marker Obligation (DMO), Dana Cadangan, Cost Recovery, Participating Interest (PI), Perlindungan atas Dampak
Kegiatan Migas, serta Reformasi Sistem Informasi dan Partisipasi.
Aryanto Nugroho, Manajer Advokasi dan Jaringan PWYP Indonesia mengungkapkan,”Reformasi Sistem Informasi
dan Partisipasi menjadi sangat krusial untuk menjamin pemenuhan hak-hak atas informasi publik. Transparansi
keterbukaan Kontrak KKKS, penghitungan DBH, data lifting, data penjualan dan dokumen AMDAL harus dibuka
sebagai bentuk pemenuhan hak informasi publik. Selain itu, RUU Migas harus memberikan jaminan ruang partisipasi
untuk terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan sektor migas di Indonesia yang nyaris tidak terpenuhi”
“Pembahasan RUU Migas menjadi semakin urgent di tengah berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak
dalam mendorong reformasi perbaikan tata kelola sektor migas seperti Koordinasi dan Supervisi Bidang Energi
(Korsup Energi) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), reformasi perizinan migas di ESDM dan
BKPM ataupun follow up atas rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM). Inisiatif-inisiatif tersebut harus
didukung dengan reformasi payung hukum melalui pembahasan RUU Migas di DPR.” imbuh Aryanto.
Ahmad Hanafi, Direktur Eksekutif Indonesia Parliamentary Center (IPC) menerangkan jalan di tempatnya
pembahasan RUU Migas semakin melengkapi buruknya kinerja legislasi DPR yang sepanjang tahun 2015 hanya
menyelesaikan 3 UU. “RUU Migas seolah hanya menjadi ‘pajangan manis’ dalam setiap Prolegnas yang disusun oleh
DPR tanpa ada usaha apa pun untuk sekedar membahasnya. Hal ini makin diperburuk dengan tidak diagendakannya
RUU Migas sebagai salah satu RUU yang akan diselesaikan DPR pada masa sidang ke V tahun 2015-2017. ”
“Berkaca pada tahun lalu, agenda pembahasan RUU Migas di DPR nyaris tanpa kabar. Lambannya pembahasan RUU
Migas di DPR kami duga sarat dengan tarik ulur kepentingan. Kita harus ingat bahwa sektor migas adalah sektor
strategis. Banyak pihak yang kemungkinan besar ikut bermain. Karenanya, pemerintah dan DPR harus benar-benar
kawal dan pastikan pembahasan Revisi UU Migas bebas dari mafia pemburu rente yang menunggangi agenda ini,”
jelas Hanafi.
“RUU Migas akan selesai apabila DPR menunjukkan sikap kenegarawanannya dengan melepas kepentingan politik maupun ekonomi di belakangnya. Sudah saatnya, DPR maupun Pemerintah menunjukkan perbaikan kinerja legislasinya dengan segera membahas RUU Migas ini. Harus diingat juga, agenda penyelesaian Revisi UU Migas merupakan salah satu komitmen Pemerintahan Jokowi-JK atas program aksi agenda Nawa Cita terkait perbaikan tata kelola migas,” tambahnya.
Berly Martawardaya, dosen Ekonomi Energi dan Mineral Fakultas Ekonomi Universitast Indonesia (FE-UI)
menyampaikan, “Menghadapi jatuhnya harga migas, terus menurunnya produksi migas dan berkurangnya investasi
sektor migas di Indonesia, maka perlu perubahan nyata pada tata kelola migas Indonesia. Pembahasan RUU migas
adalah suatu kegentingan yang tidak boleh ditunda lagi. Tentunya pembahasan RUU Migas tersebut harus dilakukan
dengan mengacu pada best practice internasional, kepentingan nasional (national interest) dan konsultasi dengan
pemangku kepentingan (stakeholder) untuk membangkitkan kembali sektor migas Indonesia yang sedang terpuruk.”