SuaraJakarta.co, JAKARTA – Meningkatnya angka kemiskinan di Jakarta terungkap saat Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Selasa (09/04/13).
Untuk mengukur kinerja birokrasi, Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga indikator, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indikator Ekonomi dan Indikator Sosial. Dari tiga indikator tersebut, Pemprov DKI Jakarta harus bekerja lebih keras untuk menurunkan angka kemiskinan yang tahun ini jumlahnya meningkat dibanding tahun lalu.
Jokowi memaparkan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2012 sebesar 366.770 orang atau 3,70 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk miskin pada September 2011 yang berjumlah 355.200 orang atau 3,64 persen.
Akan tetapi, seiring laju Inflasi, Garis Kemiskinan di DKI Jakarta mencapai Rp 392,57 ribu per kapita per bulan. “Lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yang tercatat Rp 368,41 ribu per kapita per bulan,” kata Jokowi.
Untuk melihat perkembangan pembangunan manusia, Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga dimensi penting, yakni umur panjang (Angka Harapan Hidup), pengetahuan (Angka Melek Huruf), dan standar kehidupan yang layak (Konsumsi Riil).
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta mencapai 78,20. Angka itu meningkat sebesar 0,20 dari IPM tahun 2011 sebesar 78,00.
“Dibandingkan dengan daerah lain, IPM DKI Jakarta masih lebih tinggi dan berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 72,60” kata Jokowi dalam pembacaan LKPJ nya.
Pada dimensi Indikator Ekonomi DKI Jakarta selama tahun 2012, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Berlaku mencapai Rp 1.103,70 triliun, meningkat 12,33 persen dibandingkan PDRB tahun 2011 sebesar Rp 982,52 triliun, atau terjadi peningkatan sebesar Rp 121,18 triliun.
PDRB tahun 2012 atas dasar Harga Konstan, tercatat Rp 449,82 triliun, meningkat Rp 27,6 triliun dibandingkan tahun 2011 yang tercatat Rp 422,24 triliun. “Peranan tiga sektor utama yakni sektor keuangan, real estat, jasa perusahaan; sektor perdagangan, hotel, restoran, serta sektor industri pengolahan terhadap total perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2012 sekitar 64 persen,” kata Jokowi.
Adapun PDRB per kapita DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 mencapai Rp110,46 juta, atau meningkat 9,38 persen dibanding tahun 2011 yang tercatat Rp100,98 juta.
Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2012, tercatat 6,53 persen. Hal ini lebih lambat dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 6,73 persen. Namun, lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,23 persen.
Perlu diketahui juga Inflasi di DKI Jakarta selama tahun 2012 tercatat sebesar 4,52 persen. “Lebih tinggi dari inflasi tahun 2011 yaitu 3,97 persen, dan lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 4,31 persen, serta lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi inflasi untuk penetapan APBD 2012, 6,0-6,4 persen,” ujar Jokowi.