SuaraJakarta.co, JAKARTA – Lima hari menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahok kembali bongkar pasang pejabat. Kemarin, Jumat (01/07/2016) ada 103 pejabat yang dilantik dii Balaikota.
Dari Empat pejabat eselon II yang di rombak yaitu, Kadis Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji digantikan oleh Arifin yang sebelumnya menjabat Wakil Walikota Jakarta Pusat. Posisi Arifin digantikan Bayu Meghantara yang sebelumnya menjabat Kabiro Tapem. Sedangkan posisi Kabiro Tapem kini dijabat Premi Lasari dan Jayadi menjabat Sekretaris Kota Jakarta Timur.
Kemudian untuk pejabat eselon III, sebanyak 20 pejabat yang menempati pos baru dan 4 pejabat didemosi. Untuk pejabat eselon IV, sebanyak 79 pejabat menempati pos baru dan 13 pejabat didemosi.
Ahok mengatakan, kenapa diri nya memilih Arifin sebagai Kadis Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, karena diketahui handal dalam membebaskan lahan.
“Arifin pintar tentang lahan. Makanya kita pilih dia untuk mendata aset seluruh nya”, ujar Ahok kepada Wartawan.
Ia berharap, Arifin dapat bekerjasama dengan teman STPDN lainnya. Memang pinginnya jadi Walikota sesuai dengan cita-cita nya.
Sementara itu, Kadis Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Arifin usai dilantik akan berupaya melakukan peningkatan koordinasi wilayah. Dengan begitu, persoalan penanganan nya dapat diketahui. “Langkah pertama, kita akan tingkatkan koordinasi dengan wilayah”, ujarnya kepada Wartawan.
Menanggapi perombakan tersebut, Ketua LP2AD, Vicktor Napitupulu menyatakan, sikap tegas, Gubernur Ahok harus diapresiasi akan tetapi bokar pasang itu, bukan solusi.
“Contohnya, Ika didemosi apakah karena materi Cengkareng atau ada hal lain. Materi pembebasan lahan itu prosesnya sangat panjang. Baik dikesiapan dana, tenaga, dan administrasi serta dukungan emosional pihak terkait”, kata Victor.
Lanjut Victor menambahkan, sudah saatnya Gubernur Ahok, belajar bijak melihat materi TPK secara jernih dan profesional. Agar, asumsi kebijakannya tidak diartikan lain.
“PNS itu memang harus loyal, tapi dia harus punya argumentasi dan susunan struktur birokrasi bukan hanya karena selera. Tapi menempatkan PNS di birokrasi itu untuk pelayan masyarakat”, tegas Victor. (Van)
