Suarajakarta.Co, KAIRO — Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menegaskan bahwa agama memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai kemanusiaan dan etika global di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Hal itu disampaikan Menag saat menjadi pembicara dalam konferensi internasional yang digelar Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir di Kairo, Senin (19/1/2026). Forum tersebut dihadiri Menteri Wakaf Mesir sekaligus Ketua Dewan Tertinggi Urusan Islam Prof. Dr. Usamah Al-Sayyid Al-Azhari, serta para ulama, intelektual, dan peneliti dari berbagai negara.
Dalam pidatonya, Menag mengangkat konsep ekoteologi, yakni cara pandang keagamaan yang menempatkan hubungan manusia dan lingkungan sebagai amanah moral dan tanggung jawab etis.
“Bumi bukan milik mutlak manusia, melainkan titipan Ilahi. Karena itu, memakmurkan bumi tidak akan sempurna tanpa menjaga keseimbangannya,” ujar Nasaruddin Umar.
Menurut Menag, tanggung jawab manusia dalam Islam tidak hanya sebatas mencari penghidupan, tetapi mencakup amanah sosial, kesadaran ekologis, dan kewajiban membangun peradaban yang berkeadilan.
Peradaban Tidak Hanya Soal Teknologi
Menag menyatakan sependapat dengan pandangan Menteri Wakaf Mesir bahwa pembangunan peradaban merupakan kewajiban agama. Ia juga mengutip pemikiran cendekiawan Aljazair Malik bin Nabi yang menekankan bahwa peradaban bukan sekadar akumulasi materi dan teknologi, melainkan bangunan nilai, moral, dan kemanusiaan.
Menurutnya, ketertinggalan peradaban tidak bisa diselesaikan hanya dengan meniru teknologi maju atau mengimpor produk modern, melainkan dengan memperbaiki manusia dan relasinya dengan nilai, waktu, dan kerja.
“Peradaban tidak akan bangkit kecuali ketika semangat keagamaan terjaga dalam nurani manusia, bukan sebagai ritual kaku, tetapi sebagai energi moral yang mengendalikan perilaku dan mengarahkan akal,” katanya.
Agama sebagai Kompas Moral di Era AI
Menag menilai tantangan terbesar di era kecerdasan buatan bukan terletak pada kecanggihan algoritma, melainkan pada hilangnya kendali etik dan kemanusiaan dalam praktik profesional.
“Dunia tidak hanya membutuhkan profesi yang cerdas, tetapi juga profesi yang beretika. Tidak hanya kompetensi teknis, melainkan nurani yang hidup,” ujarnya.
Dalam konteks Indonesia, Menag menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong penguatan etika kerja dan nilai keagamaan dalam pendidikan serta lembaga negara, termasuk dalam merespons perkembangan AI.
Ia menegaskan bahwa kecerdasan buatan tidak dapat menggantikan ijtihad manusia, nurani keagamaan, dan otoritas moral ulama.
“AI harus tetap menjadi alat bantu, bukan sumber mandiri apalagi pengganti fatwa atau bimbingan keagamaan,” tegasnya.
Menag menambahkan, tantangan utama bukan pada penggunaan AI dalam ranah agama, tetapi pada bagaimana teknologi tersebut diatur dan dikendalikan agar manusia tetap memimpin dengan akal, nilai, dan tanggung jawab etik.
Krisis Nilai Global
Menutup pidatonya, Menag mengingatkan bahwa dunia saat ini tidak kekurangan ahli dan teknologi, tetapi kekurangan nilai yang menuntun keahlian tersebut.
“Dunia memerlukan akhlak yang kokoh, tanggung jawab peradaban, dan pandangan kemanusiaan yang menyeluruh, agar kemajuan tidak kehilangan arah,” katanya.