SuaraJakarta.co, JAKARTA – Walaupun bertujuan ibadah, ternyata umroh dan haji tak luput dari tindak penipuan. Satu juta lebih jumlah jamaah umroh per tahun dari Indonesia yang pergi ke tanah suci adalah pasar yang renyah bagi penyelenggara umroh yang nakal.
Itulah salah satu hal yang mengemuka dalam seminar “Umroh Murah Merugikan Jamaah: Benarkah?” yang diselenggarakan Rabu (6/5) lalu. Para pembicara yang terdiri dari pihak DPR RI, Kemenag, Praktisi Hukum dan Dewan Syariah Nasional MUI, sepakat bahwa bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap jamaah sangat lemah.
Pemerintah perlu didorong untuk menerapkan regulasi yang tegas termasuk menegakkan aturan berupa penindakan jika ada pengusaha biro perjalanan yang melanggar. Di satu sisi, konsumen juga harus punya ‘sistem imun’ agar tak tertipu iming-iming umroh murah, demikian dijelaskan oleh Hammad Bawazier, ketua pelaksana seminar yang diselenggarakan oleh JPMI (Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia).
Jika dilihat dari kekecewaan dan keluhan jamaah, ada 2 kategori yaitu (1) Keluhan karena penyelenggara umroh berijin tapi tidak menepati yang dijanjikan, layanan tidak profesional, dan (2) Keluhan karena penyelenggara umroh berijin maupun tidak, yang melakukan penipuan dengan berbagai skema penawaran.
Agar terhindar dari janji manis penyelenggara umroh yang menipu jamaah, Bimo Prasetio, SH. – praktisi hukum dan Ketua Umum JPMI DKI Jaya menyarankan masyarakat melakukan 5 hal ini :
Pertama, periksa apakah harga yang ditawarkan logis dengan layanan yang dijanjikan. Pastikan pula bahwa harga yang ditawarkan telah meliputi harga keseluruhan atau ada biaya tambahan lainnya. Agar diingat, harga pesawat PP dari Jakarta – Madinah/ Jeddah adalah sekitar USD 1.100 (atau Rp 14.300.000 dengan kurs saat ini), belum lagi biaya pasti yakni Visa (sekitar USD 75 s.d 200 tergantung musim) dan akomodasi selama di tanah suci. Total harga yang masuk akal berikut keuntungan oleh biro travel adalah minimal Rp. 17.500.000. Maka penawaran harga dibawah itu layak diwaspadai.
Kedua, bayarlah paket umroh untuk waktu yang ditentukan sendiri keberangkatannya oleh jamaah, dan bukan waktu yang ditentukan oleh biro perjalanan umroh. Bayar saat ini dan berangkat dua tahun lagi adalah tanda-tanda biro umroh tersebut memutar uang dan bisa berujung kekecewaan bagi jamaah.
Ketiga, datangi langsung kantor biro umroh. Pastikan ia memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Kemenag. Perhatikan pelayanannya. Sebisa mungkin datang tanpa perantara. Bukti pembayaran dan bukti serah terima dokumen harus Anda kantongi sebagai salinan.
Keempat, carilah informasi sebanyak mungkin tentang kinerja dan reputasi biro perjalanan umroh tersebut. Pelajari portfolionya. Tanyakan kepada rekan atau cari di internet informasinya.
Kelima, pilihlah biro perjalanan yang memberikan pelayanan baik dan standar sunnah. Umroh adalah ibadah, dan sudah seharusnya pelayanan oleh biro perjalanan umroh diberikan dengan sebaik-baiknya terhadap jamaah.
Salah satu penyedia jasa travel umroh dan haji yang berpengalaman baik adalah Al Amin Universal (Al Amin Tours). Berpengalaman sejak tahun 1999, Al Amin Universal telah memiliki reputasi baik serta dikenal sebagai travel bintang lima.
“Untuk membangun kepercayaan jama’ah, kami selalu mengedepankan pelayanan prima dan memastikan profesionalme berjalan dengan baik di dalam tim kami,” demikian Pimpinan Al Amin Universal, Ali Muhammad Suharli mengatakan.
Menyikapi maraknya penipuan umroh dengan iming-iming tarif murah, beliau menyebutkan bahwa keadaan ekonomi yang tidak sebaik kondisi periode sebelumnya, yang berdampak pada melemahnya daya beli, persaingan tidak sehat dengan cara manipulasi harga menjadi celah yang dimanfaatkan biro perjalanan ‘nakal’. Mereka mempengaruhi masyarakat dengan iklan-iklan yang terdengar manis di telinga namun sebenarnya pahit dirasa. Ini berujung pada kekecewaan masyarakat.
“Kami menghimbau agar masyarakat lebih cermat, cerdas, teliti, peduli dan waras dalam menyerap iklan-iklan dan mengecek keabsahan izin usaha dari biro perjalanan tersebut,” tegas pimpinan travel yang jasanya pernah digunakan oleh pejabat publik. Di antara mereka adalah mantan presiden RI Susilo Bambang Yudoyono, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, serta pasangan artis Kridayanti dan Raul Lemos. (ARD)