SuaraJakarta.co, JAKARTA – Pengamat Ekonomi INDEF Drajad Wibowo meminta Presiden Jokowi menegur keras Mentan Amran dan Kapolri dalam kasus beras.
“Saya tidak kenal pemilik dan pengurus PT IBU. Tapi setelah mempelajari apa yang mereka lakukan, saya harus katakan bahwa, bisnis mereka itu merupakan sebuah inovasi tata niaga pertanian yang brilian,” jelas Drajad Wibowo dalam rilis yang beredar, selasa (25/7).
Alumnus IPB ini menilai bagi mereka yang belajar ekonomi pertanian atau agribisnis paham sekali bahwa tata niaga pertanian sering menjadi salah satu
titik paling lemah dlm pembangunan pertanian.
“Bahkan, sering memberi kontribusi negatif terhadap kesejahteraan petani,” jelas mantan Anggota DPR RI iti
Sering kali petani, tambah Drajad, harus membayar input tani yang terlalu mahal dan atau menerima harga jual hasil tani yg terlalu murah.
“Akibatnya, rumus taninya, atau bahasa statistiknya Indeks Nilai Tukar Petani, cenderung jelek bagi petani. Banyak penyebabnya. Antara lain krn rantai tata niaga yang terlalu panjang, pemain tata niaga yang eksploitatif terhadappetani, dan sebagainya,” jelas Drajad.
Di sisi lain, PT Indo Beras Unggul (PT IBU), tambah Drajad, memang bukan penolong petani yang tanpa kepentingan. Mereka hanya perusahaan hilir beras yang mencari keuntungan.
“Tapi, mereka melakukannya dengan sebuah inovasi tata niaga. Hasilnya, mereka sanggup membeli dengan harga yg lebih mahal dari petani. Dan yang lebih saya kagumi, mereka sanggup menjual dengan harga yang lebih mahal kepada konsumen. Artinya, mereka mampu menciptakan permintaan, dan sekaligus marjin yang cukup besar sebagai imbalan bagi inovasinya. Petani juga diuntungkan, meskipun saya yakin PT IBU lebih diuntungkan dibanding petani,”
Perusahaan inovator seperti ini, jelas Drajad, seharusnya diberi penghargaan. Kalau pun berbuat salah, cukup diberi pembinaan.
“Bukan malah dihukum, dengan tuduhan yang membuat alumnus pertanian seperti saya bertanya-tanya, pak Mentan dan pak Kapolri ini paham pertanian tidak ya? Bapak Presiden yang terhormat, kisruh beras ini membuat pemerintahan Bapak jadi terlihat anti petani dan anti perusahaan pertanian,” tutup Drajad. (RDB)