SuaraJakarta.co, JAKARTA – Badai konflik antara Polri dan KPK yang sudah berulang terjadi menandakan belum ada formulasi yang permanen menggerakkan lembaga penegak hukum di negeri ini untuk bergerak bersama memberangus korupsi. Ini dikarenakan para elit negeri ini masih setengah hati menjadikan korupsi sebagai musuh bersama.
Anggota DPD Fahira Idris melihat saat ini, hanya rakyat yang mendukung penuh pemberantasan korupsi. Sementara elite, baik itu dari institusi penegak hukum, parpol, legislatif, maupun eksekutif masih setengah hati.
“Selama tuduhan korupsi tidak mengarah ke pribadi maupun institusi tempat elite tersebut bernaung, mereka akan teriak dukung pemberantasan korupsi. Namun, ketika indikasi korupsi diarahkan kepada mereka, maka para elite beserta kelompoknya akan ramai-ramai melawan, Saya tidak mengatakan semua elite, tetapi kondisi ini yang terjadi sekarang,” ujar Fahira di Jakarta (27/01).
Memang sangat sulit untuk tidak menghubungkan penangkapan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto dengan penetapan Calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Sementara, momentum KPK yang menetapkan Budi Gunawan sehari menjelang uji kelayakan dan kepatutan di DPR juga tidak lepas dari pertanyaan publik, karena kasus ini sudah diusut lama.
“Pemberantasan korupsi menjadi sulit, saat para elite saling sandera. Istilahnya, antarmereka berkata ‘selama saya tidak diganggu, saya juga tidak akan bongkar masalah Anda di masa lalu’. Bahkan saya sering dengar para elite baik di eksekutif maupun legistatif yang punya kewenangan melakukan uji kelayakan untuk para calon penegak hukum sengaja meloloskan calon bermasalah, agar ketika para elite ini diserang mereka punya kartu untuk menyerang balik,” ungkap senator asal Jakarta ini.
Selama praktik-praktik saling sandera seperti ini masih terjadi, pemberantasan korupsi di Indonesia akan semakin jauh panggang dari api. “Rakyat yang sudah sepenuh hati mendukung pemberantasan korupsi hanya bisa mengelus dada karena terjadi kemacetan antarinstitusi untuk menyelesaikan kasus-kasus korups,” kata Wakil Ketua Komite III DPD ini.
Menurut Fahira, rakyat sebagai pemilik sah republik ini dibuat bingung dengan perilaku para elite yang di satu sisi saling melindungi jika ada kesamaan kepentingan dan saling menyerang jika sudah berbeda tujuan.
“Sampai kapanpun, gesekan antara penegak hukum akan terjadi. Selama mereka yang diatas sana saling sandera. Harusnya sekarang ini, energi rakyat diarahkan untuk menggerakkan roda ekonomi, bukan malah terkuras memikirkan perilaku para elite negeri ini,” tukas Fahira.