SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

Penerbitan SP3 Pada Kasus Pembakaran Hutan Menuai Keritik Aktivis

Ilustrasi kebakaran hutan. (Foto: Istimewa)

SuaraJakarta.co – Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 15 perusahaan yang terlibat kasus pembakaran hutan dan lahan pada tahun 2015, menuai kritik dari aktivis.

Menurut aktivis hukum dari Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia, Rozaq Asyhari, terbitnya SP3 tersebut merupakan bukti bahwa hukum masih berpihak pada yang berduit.

“Beberapa hari kemarin Presiden menyampaikan jangan sampai penegakan hukum hanya berpihak pada yang berduit saja. Sepertinya penerbitan SP3 ini adalah salah satu contoh kongkrit apa yang disampaikan oleh Presiden tersebut”, ungkap pengacara publik dari PAHAM Indonesia, Rabu (27/7/2016).

Selain itu, Rozaq meminta Presiden untuk turun tangan dalam persoalan ini. “Bila Presiden memang konsisten dengan yang disampaikan, seharunya bisa memberikan arahan langsung. Untuk persoalan korupsi Presiden bisa mengumpulkan Kajati dan Kapolda yang diminta tidak sembarang mempidanakan Gubernur. Seharusnya Presiden juga bisa memberikan arahan langsung pada persoalan ini, agar para penegak hukum tidak sembarangan menerbitkan SP3,” papar Sekjend PAHAM Indonesia itu.

Raza berpendapat, penegak hukum bisa menggunakan konsep strict liability (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Melalui prinsip tersebut, adanya pembakaran lahan merupakan modal yang cukup untuk membawa mereka ke meja hijau. Pada proses peradilan, 15 perusahaan tersebutlah yang seharusnya membuktikan bahwa dirinya memang tidak bersalah.

“Untuk proses selanjutnya biarlah hakim yang menetukan terbukti atau tidaknya mens rea (adanya kesalahan) pada perkara tersebut.” Terang kandidat Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.

BACA JUGA  Amnesty International: Eksekusi Mati, Bukti Indonesian Tidak Peduli HAM

Rozaq kembali mengingatkan dampak buruk yang timbul akibat kebakaran hutan, sehingga penegak hukum harus berusaha optimal dalam menangani perkara tersebut.

“Tentu kita semua masih ingat, dampak kebakaran hutan ini telah menyengsarakan rakyat. Ratusan ribu orang harus menghisap asap beracun, ribuan diantaranya terkena ISPA, ribuan sekolah diliburkan, ratusan penerbangan dibatalkan. Bahkan, dampaknya tidak hanya di Indonesia, namun telah sampai ke Malaysia, Singapura hingga Thailand. Oleh karenanya, aparat tidak seharusnya dengan mudah menerbitkan SP3, apalagi untuk 15 perusahaan sekaligus” tukasnya.

Related Posts

Leave a Reply