SuaraJakarta.co, JAKARTA – Pasca dibentuk oleh Presiden Joko Widodo, Satgas Anti Mafia Migas langsung bergerak untuk mereformasi Tata Kelola Migas, khususnya yang berkaitan dengan proses bisnis dari hulu hingga hilir.
Sayangnya, tim yang ditugaskan hanya untuk jangka waktu 6 bulan ini, tidak berfokus untuk menindak kasus perorangan, tapi untuk memberikan rekomendasi mengenai tata kelola migas, termasuk kepada Pertamina untuk menyederhanakan formula perhitungan
“Mafia migas tidak dibentuk untuk menangkap orang. Tapi, untuk membereskan tata kelola migas. Termasuk, menyederhanakan formula untuk menentukan harga migas. Sehingga, setiap orang bisa tahu dan mudah menghitung berapa besar keuntungan pertamina, dan sebagainya”, kata Dr. Fahmy Radhi, anggota Tim Anti Mafia Migas pada diskusi “Menggugat Petral” di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/11)
Selain itu, mantan Direktur Pusat Studi Energi UGM ini juga mendesak Pertamina untuk menyederhanakan formula perhitungan tentang migas. Hal itu agar masyarakat dapat memahami secara mudah tentang proses bisnis migas
“Kami melihat selama ini formula yang digunakan oleh Pertamina bersifat asumsi. Dan asumsi tersebut, yang digunakan oleh mafia migas untuk bermain sehingga harga menjadi mahal”, tambahnya pada diskusi yang dihadiri puluhan orang ini
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu juga bertanya-tanya soal kehadiran trader yang ikut dalam persoalan tender. Pasalnya, berdasarkan analisis, para trader yang menang tender selama ini tidak punya kapasitas memadai secara infrastruktur untuk melakukan impor migas. Minimnya kapasitas trader tersebutlah yang membuat mafia lahir melalui pemburu rente
“Kenapa trader yang selalu menang itu yang tidak punya infrastruktur, tidak punya pipa utk penyaluran gas? Itu yang membuat harga migas menjadi mahal. Karena ada jatah pemburu rente di sana!”, tegasnya dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Barisan Nusantara ini. (ARB)