SuaraJakarta.co, JAKARTA – Dugaan adanya indikasi korupsi dalam pembelian lahan rumah sakit sumber waras oleh pemprov DKI membuat geram banyak pihak. Hasil audit BPK menunjukkan adanya hal yang tidak wajar dalam pembeliaan lahan tersebut lantaran lokasi yang kurang jelas dan harga pembelian yang diduga di mark up.
Berdasarkan harga NJOP tanah, harga yang dijelaskan merupakan harga NJOP tanah di Jl. Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat namun ternyata tanah yang dibeli berlokasi di Tomang Utara yang harga tanahnya jauh lebih rendah. Dugaan penggelembungan harga tanah tersebut ditemukan BPK dalam hasil audit terhadap pemprov DKI tahun 2014.
Gubernur DKI Jakarta Ahok beralasan pembelian tanah tersebut karena Jakarta sangat membutuhkan penambahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Pernyataan ini diragukan pengamat sosial Iwan Piliang. Menurut Iwan di mini blognya mengatakan, jika alasan pembelian karena keadaan darurat maka pemprov punya alternatif yang lebih baik untuk dijadikan RSUD.“Apakah pembelian lahan memang untukkeadaan darurat? Oleh @basuki_btp ? Apakah yang bersangkutan ngerti PP? Re: #indikasikoruplahansumberwaras cc @KPK_RI,” cuitnya.
Iwan juga mengajak seluruh elemen masyarakat DKI Jakarta untuk mendorong KPK dan PPATK untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Dalam tweet yang bertagar #indikasikoruplahansumberwaras dirinya bahkan menantang Gubernur Basuki TP atau yang sering disapa Ahok untuk menjawab semua pertanyaan. “Segenap warga DKI Jakarta saya ajak baca dan ikuti kasus ini #indikasikoruplahansumberwaras,” demikian Iwan.