SuaraJakartaCo– Suara kritis datang dari Kepulauan Riau. Ahmad Iskandar Tanjung, perwakilan DPD BAPAN Kepri, kembali menyoroti dugaan praktik tambang bauksit ilegal di Sanggau, Kalimantan Barat, yang disebutnya masih beroperasi meski data perizinan dinilai tidak lengkap. Produksi dari tambang itu diduga mengalir hingga ke Bintan, Kepri.
Ahmad menghabiskan beberapa hari melakukan investigasi lapangan. Ia menyebut aktivitas tambang masih berlangsung di tengah minimnya pengawasan. “Tambang ini sudah berjalan dari 2008. Jaminan reklamasi tidak ada, pascatambang juga tidak jelas,” ujarnya.
Menurut dia, tiga perusahaan terhubung dalam rantai produksi tersebut—PT MKU, PT KBM, dan PT BAE. Nama yang sama, Santoni, disebut muncul dalam struktur kepemilikan.
Keresahan Soal Lingkungan
Di balik laporannya, Ahmad mengaku resah melihat kerusakan lingkungan yang mengancam. Ia menyebut penggundulan hutan dan pengerukan tanah tanpa reklamasi bisa menimbulkan risiko besar di kemudian hari.
“Kita melihat apa yang terjadi di Sumatera dan Aceh. Banjir bandang itu bukan muncul begitu saja. Ketika pohon hilang di daerah tambang, resapan air pun hilang,” katanya.
Baginya, suara masyarakat harus tetap terdengar agar kejadian serupa tidak terulang di daerah lain.
Pertanyaan yang Menggantung
Ahmad bertanya-tanya bagaimana aktivitas tambang masih bisa berjalan selama bertahun-tahun. Ia menyinggung soal izin keberangkatan kapal dan pengawasan daerah.
“Syahbandar Kalbar kenapa tetap mengeluarkan izin? Pemerintah daerah dan aparat ke mana saja?” ujarnya.
Ia menilai lemahnya pengawasan membuka ruang bagi aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi prosedur.
Membawa Laporan ke Tingkat Nasional
Setelah membuat laporan ke penegak hukum ESDM, Ahmad berencana melanjutkannya ke Satgas Kejagung dan Istana Presiden. Ia ingin isu ini mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat.
“Kami ingin membantu pemerintah Presiden Prabowo. Ini bukan sekadar laporan, tapi ikhtiar menyelamatkan alam,” katanya.
Kolaborasi dengan Aktivis
Ahmad menyebut dirinya telah menjalin komunikasi dengan LSM dan aktivis lingkungan di berbagai daerah. Bila laporan tidak mendapatkan respons, ia siap membawa isu ini ke ruang publik yang lebih luas.
“Kami akan terus bersuara. Kalau tidak ditindaklanjuti, kami akan gaungkan bersama para aktivis nasional,” tegasnya.
Harapan dari Kepri
Ahmad berharap laporannya dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola tambang, terutama di wilayah yang rawan kerusakan ekosistem.
“Kita ingin daerah tetap aman. Jangan sampai bencana yang menimpa saudara kita di Sumatera juga terjadi di tempat lain,” ucapnya.
Ahmad Iskandar Tanjung Suara dari Kepri: Menyoal Tambang Bauksit Sanggau-Bintan yang Diduga Ilegal
