SuaraJakartaCo– Perumahan yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim kini menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia. Sebagai salah satu negara paling rawan bencana di dunia, hampir 80% bencana di Indonesia berkaitan dengan hidroklimatologi, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga gelombang pasang.
Data Kementerian Kesehatan RI melalui Pusat Krisis Kesehatan menunjukkan, dampak bencana ini paling dirasakan oleh kelompok rentan, khususnya perempuan di kawasan permukiman informal, yang menghadapi risiko kesehatan serta lonjakan biaya hidup akibat kekeringan, kenaikan suhu, dan naiknya permukaan laut.
Ancaman ekonomi juga tak kalah besar. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Boby Wahyu Hernawan, menyebut tanpa langkah adaptasi yang serius, perubahan iklim diproyeksikan merugikan Indonesia hingga 2,87% dari PDB per tahun pada 2045.
Perumahan Tangguh Iklim Jadi Keharusan
Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia, Handoko Ngadiman, menegaskan bahwa perumahan tangguh iklim bukan lagi pilihan, melainkan keharusan nasional.
“Program pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun merupakan peluang strategis untuk memasukkan prinsip ketangguhan dan desain adaptif iklim ke dalam kebijakan. Selain itu, pembiayaan yang inklusif dan fleksibel sangat dibutuhkan agar masyarakat berpenghasilan rendah, rumah tangga yang dikepalai perempuan, dan kelompok rentan tidak tertinggal,” ujar Handoko.
Menurutnya, skema seperti pembiayaan mikro dan peningkatan rumah secara bertahap juga krusial untuk mendukung renovasi rumah agar lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
Sinkronisasi Kebijakan dan Implementasi Lapangan
Isu ini mengemuka dalam sebuah lokakarya yang dimoderatori Dr. Saut Sagala, Global Resilience Specialist dari RDI sekaligus Associate Professor ITB. Lokakarya tersebut mempertemukan para pemangku kepentingan lintas sektor untuk menyelaraskan kebijakan adaptasi iklim di bidang perumahan.
Sejumlah temuan kunci dirumuskan, antara lain:
Ketahanan iklim perumahan telah dimandatkan dalam RPJPN-RPJMN dan terhubung dengan sektor air, sanitasi, dan tata ruang hingga level rumah tangga.
Implementasi di tingkat tapak masih belum konsisten, meski perumahan menjadi bagian penting agenda adaptasi nasional.
Desain passive cooling berbasis kondisi lokal terbukti efektif meningkatkan kualitas udara dan kenyamanan rumah, seperti hasil kajian di Desa Wunung, Gunungkidul.
Koordinator Bidang Perumahan Kementerian PPN/Bappenas, Ira Lubis, menekankan pentingnya kerangka regulasi yang mendukung keterjangkauan.
“Program pembangunan rumah nasional adalah peluang unik untuk memasukkan desain adaptif iklim ke dalam kebijakan pemerintah. Diperlukan enabler berupa regulasi yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah agar target hunian layak dan tangguh 2030 tercapai,” ujarnya.
Adaptasi dan Mitigasi Harus Sejalan
Dari sisi lingkungan, Khairunnisa Destyany Qatrunnada, Staf Ahli Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, menegaskan bahwa adaptasi dan mitigasi perubahan iklim saling menguatkan.
“Mengadaptasi bangunan untuk menghadapi perubahan iklim sekaligus mengurangi emisi harus berjalan beriringan. Penggunaan material rendah karbon dan sistem drainase yang lebih baik sangat penting untuk menjaga kohesi komunitas,” katanya.
Sementara itu, Prof. Ir. Suparwoko dari Universitas Islam Indonesia menyoroti perlunya panduan teknis perumahan adaptif yang kontekstual, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Inovasi Pembiayaan dan Ekonomi Sirkular
Lokakarya juga membahas inovasi pembiayaan. Tadianto Slamet Saputro dari Komida menekankan pentingnya indikator ketangguhan yang dirancang secara bertahap agar peningkatan kualitas rumah tetap terjangkau bagi MBR.
Di sisi lain, Novita Tan, Co-founder dan CEO Rebricks, memaparkan potensi ekonomi sirkular di sektor konstruksi sebagai solusi ganda untuk mengurangi risiko iklim sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Rekomendasi Utama
Sebagai penutup, Habitat for Humanity Indonesia merumuskan tiga rekomendasi utama:
Pendekatan berbasis bukti melalui pengukuran sebelum dan sesudah intervensi perumahan MBR.
Inklusi komunitas, dengan pemanfaatan material lokal dan peningkatan kapasitas tukang setempat.
Proyek percontohan di berbagai wilayah rawan bencana untuk menguji efektivitas panduan teknis.
Habitat for Humanity Indonesia berharap hasil lokakarya ini menjadi fondasi kolaborasi jangka panjang melalui skema Public Private Partnership (PPP) guna mewujudkan hunian yang layak dan tangguh bagi masa depan Indonesia.