SuaraJakarta.co, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2018-2022 di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (27/12).
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani memberikan arahan terkait dengan pengelolaan BUMD di DKI.
“Saya berharap BUMD itu tidak betul-betul perlu ditanamkan modal untuk diperbaiki kualitasnya, tapi hanya sekadar untuk membayar gaji mereka,” jelas Sri Mulyani kepada wartawan
Jadi, tambahnya, perlu untuk dievaluasi secara kritis terkait pengelolaan BUMD. Agar DKI mampu memiliki korporasi BUMD yang sehat, yang melayani masyarakat, dan bahkan kalau mampu listing ke capital market sehingga bisa jadi milik masyarakat seluruhnya.
“Saya juga mengharapkan tadi anggaran SILPA sampai dengan November masih ada sekitar 20 APBD DKI yang ada di perbankan, yang tentu penggunaannya tidak hanya habis tapi harus digunakan secara terukur,” tambahnya Mantan Direktur World Bank ini.
Dengan pengelolaan anggaran dan BUMD yang kredibel seperti itu, Sri Mulyani berhara agar Jakarta sebagai ibukota selalu memiliki benchmark yang tidak hanya antar kota negara Indonesia.
“Tapi juga antar kota negara, apakah di ASEAN atau G-20 karena Indonesia berada di dalam kelompok negara tersebut,” tutupnya
Hadir pula dalam pembahasan RPJMD tersebut Mendagri Tjahjo Kumolo, perwakilan dari Bappenas, dan Dirut BUMD di seluruh DKI. (RDB)