SuaraJakarta.Co- Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, menjadi pusat perhatian menjelang Muktamar VI PBB yang berlangsung pada 13-15 Januari 2025 di Bali.
Dugaan ini diperkuat dengan keberadaan baliho dan spanduk di sekitar lokasi muktamar yang secara eksplisit mendukung Gugum.
Pesan-pesan tersebut mengusung slogan regenerasi kepemimpinan di tubuh partai. Sejumlah warga sekitar mengungkapkan kekhawatiran mereka, menyebut atribut kampanye tersebut mencerminkan campur tangan yang tidak semestinya dalam proses pemilihan internal partai.
Langkah Yusril dianggap problematik karena bertentangan dengan posisinya sebagai penasihat hukum pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto sekaligus Menteri Koordinasi Kumham Imipas RI.
Beberapa pengamat politik menilai tindakan ini dapat menciptakan persepsi bahwa Yusril memanfaatkan jabatan publiknya untuk memperkuat pengaruh keluarganya di dalam partai.
Hingga kini, Yusril belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut. Namun, para pendukungnya menilai bahwa dukungan terhadap Gugum adalah wujud nyata dari komitmen regenerasi yang telah lama diperjuangkan Yusril untuk memastikan keberlanjutan partai.
Selain Gugum Ridho Putra, Muktamar VI PBB juga menghadirkan kandidat kuat lainnya, yaitu mantan Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Noor. Berbekal pengalaman 24 tahun mengabdi di PBB, Afriansyah mendapat dukungan dari sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), seperti NTB, Banten, dan Bengkulu.
Afriansyah menegaskan pentingnya proses pemilihan yang adil dan transparan untuk memastikan partai tetap berada di tangan kader. “Kami ingin partai ini tetap menjadi milik semua kader, bukan hanya dikuasai oleh keluarga atau kelompok tertentu,” ujarnya.
Muktamar ini menjadi penentu arah masa depan PBB, terutama dalam menghadapi Pemilu 2029. Isu nepotisme yang mengemuka berpotensi memengaruhi dinamika pemilihan Ketua Umum, yang hingga kini terus menjadi sorotan publik dan kader partai.