SuaraJakarta.co, JAKARTA – Komisi V DPR RI mendukung adanya badan baru yang mengurusi pengembangan infrastuktur wilayah dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Badan tersebut diberi nama Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang dipimpin Hermanto Dardak sebagai Kepala BPIW.
“Mudah-mudahan dengan adanya badan baru ini, bisa mengcover problematika infrastuktur dan wilayah yang ada ditingkat kabupaten, kota serta provinsi, karena selama ini yang terjadi,”kata Anggota Komisi V DPR RI, Fauzih Amro dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI dengan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Jakarta (10/6).
Menurut Fauzih, selama ini untuk membangun infrastuktur di kabupaten kota maupun provinsi harus lewat balai (balai sungai atau balai jalan). “Nah mudah-mudahan dengan adanya badan baru ini, bisa menjawab permasalahan dan memberikan solusi terhadap problematika infrastuktur yang ada ditingkat wilayah,”ujarnya.
Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak beberapa waktu lalu menjelaskan ide yang mendasari pembentukan BPIW. Menurutnya pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) saat ini dilakukan melalui pendekatan wilayah dengan berpedoman pada penataan ruang agar dapat meningkatkan keterpaduan rencana lintas wilayah dan lintas sektor.
Sehingga diharapkan lebih mampu meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dan memberi dukungan terhadap pengurangan kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antar sektor serta antar kota dan desa, atau antar lingkungan/ kawasan.
Pada kesempatan itu Fauzih juga mengapreasi kemitraan yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Komisi V DPR RI selama ini. Namun perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun berikutnya karena berdasarkan Undang-Undang MD3, sudah menjadi kewajiban setiap anggota DPR untuk memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan masing-masing,”paparnya.
Ia berharap agar target pembangunan jalan nasional berkategori mantap yang telah dirancang Dirjen Bina Marga dan Dirjen Cipta Karya bisa direalisasikan.
“Saya berharap dengan dirjen yang baru ini yang menargetkan pembangunan jalan nasional berkategori mantap sekitar 70 atau 80 persen, bisa benar-benar diimplementasikan. Tidak hanya goalnya tapi turunannya bisa benar-benar diaplikasikan dilapangan. Mantap ini kan bukan makan tabungan, tapi benar- benar mulus di wilayah masing-masing seperti di Gorontalo yang sudah ada tidak jalan bolong-bolong,” tandasnya.