SuaraJakarta, JAKARTA – Wakil Ketua Parta Gelora Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, elit politik di Indonesia sekarang ini tidak menunjukkan keseriusan berdemokrasi.
Kondisi ini terjadi karena telah terlalu lama Indonesia dikungkung sistem politik kerajaan sekaligus mengalami masa kolonialisme imperialisme.
“Cita rasa, kebebasan, melemah, dan harus mengikuti maunya negara yang sedang terjadi di Indonesia,” kata Fahri dalam diskusi virtual ‘Demokrasi Indonesia di Simpang Jalan?’ yang diselenggarakan Moya Institute di Jakarta, Jumat (5/3/2021) petang.
Menurut Fahri, demokrasi di Indonesia sedang melemah karena oposisinya minim. Peran oposisi di DPR sebenarnya ada, namun, peran ini tidak dijalankan karena patut diduga begitu menyatu dengan pemerintahan. “Kecenderungan ikut maunya negara,” katanya.
Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai partai politik (parpol) yang menempatkan wakilnya di parlemen seolah berhenti menjadi industri berpikir.
Kebanyakan elite parpol, baik ketua umum, sekretaris jenderal, hingga pimpinan Fraksi di DPR tidak lagi menawarkan pemikiran segar. Malah telah menjelma menjadi mesin kekuasaan.
“Melihat parpol sekarang, demokrasi kita di persimpangan jalan,” tandas Fahri.
Pengamat politik sekaligus Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Prof Komaruddin Hidayat, mengungkapkan, proses demokrasi di Indonesia terasa terlalu mengikat dan normatif, karena menerapkan referensi dari Barat.
“Jadinya, demokrasi di Indonesia lebih dekat ke informasi untuk mempengaruhi opini masyarakat, jadi market. Informasi bertemu dengan realitas masyarakat yang pluralis dan religius membuat kadang sinkron, kadang benturan,” ujar Komaruddin.
Kemudian, Direktur Eksekutif NetGrit dan mantan Komisioner KPU Ferry Kurnia menuturkan, bila merujuk pada indeks demokrasi, Indonesia masih belum memberikan harapan baik. Sebab, hanya memiliki skor 65.
Realita tersebut, bagi Ferry, di satu sisi membuat demokrasi Indonesia telah terlaksana, namun juga masih muncul kontraproduktif. Bahkan, berdasarkan indeks demokrasi tersebut, Ferry membandingkan kualitas demokrasi Indonesia yang di bawah Timor Leste, Malaysia, serta Filipina.
Sedangkan diplomat senior, Prof Imron Cotan menilai, Indonesia masih belajar berdemokrasi. Sehingga jangan berharap bisa menjadi jawaban atas masalah yang terjadi belakangan ini. “Itu over expectation,” ujar Duta Besar Indonesia untuk Australia pada 2003-2005 ini.
Demokrasi di Indonesia, lanjutnya, tidak bisa disamakan dengan sistem politik berbasis Washington consensus dengan analogi one man one vote. Basis politik Indonesia adalah Pancasila, melalui musyawarah mufakat.
Dikatakan, poin penting demokrasi adalah mencapai masyarakat yang sejahtera. Caranya, dengan mengimplementasikan pasal 33 dan 34 UUD 1945. Yaitu, tentang tata kelola Sumber Daya Alam di Indonesia, dan fakir miskin menjadi tanggung jawab negara. [**]