SuaraJakarta.co, JAKARTA – Liberalisasi ekonomi yang datang dari paham dunia barat dinilai tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan telah menggerogoti berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Tanah Air.
“Pasar bebas dan liberalisasi akan memicu berkembangnya hukum rimba dan mendorong orang menjadi individualistis,” kata Wakil Ketua MPR RI Mahyudin dalam keterangan tertulis kepada media yang diterima di Jakarta, Sabtu. Ia berpendapat bahwa pembiaran terhadap liberalisasi ekonomi bisa berakibat fatal terhadap Indonesia.
Menurut dia, sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang digerogoti oleh liberalisasi antara lain nasionalisme, patriotisme, solidaritas, gotong royong, keragaman, kebersamaan, dan kebinekaan. Pemberlakukan konsep pasar bebas dalam pembangunan ekonomi dinilai akan menggilas para pengusaha kecil bahkan koperasi sehingga pihak yang miskin akan terinjak-injak oleh yang kaya.
Untuk itu, ujar politisi Partai Golkar tersebut, Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika harus kembali digelorakan untuk mengawal seluruh proses pembangunan, termasuk pembangunan bidang ekonomi yang dijalankan pemerintah.
“Ini penting agar pembangunan ekonomi yang dilakukan bisa menjamin kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat,” katanya. Mahyudin mengingatkan bahwa UUD 1945 menganut sistem ekonomi kekeluargaan dan menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian, serta negara harus melindungi masyarakat kecil.
“UUD 1945 juga mengharuskan negara melaksanakan peran untuk melindungi masyarakat kecil. Menjembatani kepentingan antara si miskin dan si kaya, agar saling bekerjasama dan saling melindungi. Bukan malah saling mematikan,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sejumlah kesempatan telah menyatakan keinginannya agar ketimpangan pendapatan yang berdampak kepada semakin melebarnya tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia dapat segera diatasi.
“Arab Spring (gerakan reformasi di negara-negara Arab beberapa tahun terakhir ini) meledak pada ‘gini ratio’ (indeks pengukur tingkat ketimpangan) 0,45, sedangkan gini ratio kita 0,4,” kata Wapres di Jakarta pada Desember 2014.
Untuk itu, ujar Kalla, pemerintahan saat ini berupaya untuk membangun perekonomian rakyat kecil. Hal itu, lanjutnya, dilaksanakan antara lain dengan membangun perumahan rakyat dan memberikan dukungan besar kepada sektor UMKM serta bagi para petani dan nelayan tradisional.