SuaraJakarta.co, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan realisasi investasi nasional di DKI Jakarta hingga triwulan II tahun 2018 (Januari-Juni), mencapai Rp 58,7 triliun.
Oleh karena itu, Gubernur Anies menekankan perlunya koordinasi antara BKPM dengan pihak kepolisian dalam rangka melakukan perlindungan dan keamanan bagi dunia usaha.
“Kita semua menyadari bahwa kegiatan usaha memerlukan kepastian. Tanpa adanya kepastian, terutama di aspek hukum, akan sangat sulit sekali untuk bisa menjalankan rencana investasi dengan baik,” ujar Gubernur Anies mengawali sambutannya di Balai Agung, Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat pada Rabu (5/9).
Diketahui, total investasi nasional, baik Penanaman Modal Asing maupun Dalam Negeri, untuk periode tersebut mencapai angka Rp 361,6 triliun. DKI Jakarta menempati urutan kedua setelah Jawa Barat. Secara berurutan, yaitu Jawa Barat Rp 59,2 triliun (16,4 %), DKI Jakarta Rp 58,7 triliun (16,2%), Banten Rp 30,0 triliun (8,3%), Jawa Tengah Rp 27,6 triliun (7,6%), dan Jawa Timur Rp 24,6 triliun (6,8%).
Oleh karena tingginya investasi nasional di DKI tersebut, Anies menegaskan Jakarta harus menjadi percontohan wilayah kota yang mampu menjamin keamanan dalam berwirausaha dan penanaman modal.
“Di Jakarta, target investasi kita untuk lima tahun ke depan ini kita sudah proyeksikan. Tahun 2018 ini kita berharap 93 Triliun. Dan pada tahun 2022 kita berharap 124 triliun. Kenaikannya kita harapkan setiap tahun sebesar 6,5 persen,” jelasnya.