SuaraJakarta.co, JAKARTA – Dalam lima bulan pertama, hingga 20 Mei 2015, realisasi penerimaan negara tercatat meraih pendapatan signifikan hingga Rp 502,7 triliun dari total APBNP yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR sebesar Rp 1.984 triliun.
Namun demikian, ternyata, realisasi belanja negara lebih besar pasak daripada tiang, yaitu sebesar 548,7 triliun. Artinya, terjadi defisit anggaran sebesar Rp 46 triliun. Bahkan, menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, defisit anggaran tersebut akan melebar jauh dari target 1,9 persen yang telah ditetapkan dalam APBNP 2015
Meskipun demikian, mantan wakil menteri keuangan di era SBY tersebut, tetap optimis bahwa penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan dapat mencapai target sehingga pendapatan negara bisa meningkat dan memperkecil defisit anggaran
“Dalam lima hari (15-20 Mei) terjadi kenaikan penerimaan ke kas negara sekitar Rp. 100 triliun”, katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, sebagaimana dikutip dari Harian Republika, Jumat, (22/5)
Kemen Pupera Lambat Serap Anggaran
Perlambatan ekonomi dalam kuartal pertama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen, diyakini karena beberapa kementerian lambat dalam melakukan realisasi belanja modal. Dampaknya, hal tersebut berdampak pada pembangunan infrastruktur yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
Salah satu kementerian yang lambat realisasikan belanja tersebut adalah kementerian dengan nomenklatur baru, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen Pupera). Kementerian yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono tersebut baru merealisasikan belanja Rp. 6,4 triliun dari total pagu anggaran Rp 118 triliun.
Meskipun demikian, Kemen Pupera tetap menargetkan hingga akhir Juni 2015, penyerapan anggaran bisa mencapai 20 persen.
“Namun, karena ada penggabungan, kami prediksi belanja yang bisa kami keluarkan sekitar 15 persen atau Rp 16 triliun”, jelas Basuki