SuaraJakartaCo – Pengamat politik dan ekonomi Partai Gerindra, Arief Poyuono, menilai pembentukan Danantara berpotensi menjadi solusi struktural untuk mencegah Indonesia terjebak dalam fenomena Dutch Disease akibat ketergantungan pada sumber daya alam (SDA).
Menurut Arief, sejarah panjang Indonesia sebagai negara kaya SDA justru kerap diiringi paradoks ekonomi. Lonjakan harga komoditas, mulai dari minyak, gas, batu bara hingga nikel, sering memunculkan euforia sesaat tanpa diikuti transformasi ekonomi yang berkelanjutan.
“Indonesia sejak lama piawai mengeksploitasi kekayaan alam, tetapi sering tertinggal dalam mengelola hasilnya secara strategis. Saat harga komoditas turun, struktur ekonomi kita kembali rapuh,” kata Arief dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).
Euforia SDA dan Gejala Dutch Disease
Arief menjelaskan, pola tersebut mencerminkan gejala klasik Dutch Disease, yakni kondisi ketika limpahan devisa dari sektor sumber daya alam justru melemahkan sektor produktif lain seperti manufaktur dan industri non-ekstraktif.
Fenomena ini, kata dia, pernah terjadi di Belanda pada 1960-an setelah penemuan gas alam, serta dialami Nigeria dan Venezuela akibat lemahnya tata kelola institusional. Indonesia, menurutnya, tidak sepenuhnya kebal dari risiko serupa.
“Masalahnya bukan semata niat buruk, tetapi desain kelembagaan yang belum siap mengelola limpahan kekayaan alam secara berkelanjutan,” ujarnya.
Pasal 33 UUD 1945 Dinilai Belum Optimal
Arief juga menyoroti implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam praktiknya, penguasaan negara kerap direduksi menjadi sekadar pemberian izin tambang dan distribusi rente jangka pendek.
Padahal, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan konsep beheersdaad, yakni pengelolaan aktif oleh negara yang berorientasi jangka panjang. Namun, regulasi pertambangan dinilai masih menempatkan negara sebagai “broker izin”, bukan pengelola strategis.
“Akibatnya, eksploitasi SDA berjalan cepat dan terfragmentasi, membuka ruang subur bagi Dutch Disease,” kata Arief.
Danantara Dinilai Jadi Instrumen Kunci
Dalam konteks itu, Arief menilai Danantara memiliki peran strategis. Ia menegaskan Danantara idealnya tidak hanya menjadi sovereign wealth fund atau superholding BUMN, tetapi instrumen negara untuk melawan Dutch Disease secara struktural.
“Danantara bisa berfungsi sebagai mekanisme sterilisasi ekonomi dengan menyerap kelebihan likuiditas dari windfall SDA agar tidak mendistorsi nilai tukar,” ujarnya.
Selain itu, Danantara diharapkan menjadi investor strategis yang mengarahkan modal ke sektor produktif bernilai tambah tinggi, sekaligus wujud nyata beheersdaad negara dalam mengelola aset strategis secara profesional dan terintegrasi.
Risiko Tata Kelola Jadi Sorotan
Meski demikian, Arief mengingatkan bahwa Danantara tidak bebas risiko. Pengalaman global menunjukkan dana kekayaan negara bisa gagal akibat politisasi, lemahnya transparansi, dan buruknya tata kelola.
“Kekhawatiran publik soal konsentrasi kekuasaan ekonomi itu wajar. Tapi itu bukan alasan menolak Danantara, melainkan alasan memperkuat desain kelembagaannya,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya independensi pengelola, akuntabilitas publik, audit ketat, serta penerapan standar internasional agar Danantara tidak menjadi alat kepentingan jangka pendek.
“Dutch Disease bukan takdir. Itu konsekuensi pilihan kebijakan. Danantara dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya negara belajar dari sejarahnya sendiri dan memastikan kekayaan alam benar-benar menjadi fondasi kesejahteraan lintas generasi,” pungkas Arief.

