SuaraJakarta.co, JAMBI – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menjadi pembicara Orasi Ilmiah dalam rangka Wisuda ke-77 Program Doktor, Magister, Profesi, Sarjana, dan Diploma Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 di Balairung Universitas Jambi, Sabtu, 12 Agustus 2017.
Dalam orasi ilmiah tersebut, Fadli Zon membahas mengenai persoalan ketimpangan ekonomi dan demokrasi di Indonesia. Kegiatan Orasi Ilmiah ini dihadiri oleh Rektor Universitas Jambi (UNJA), Prof. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D. beserta jajaran wakil rektor; Pimpinan Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra serta ribuan wisudawawan dan wisudawati Universitas Jambi.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon membuka Orasi Ilmiah dengan pembahasan mengenai konflik horisontal yang belakangan marak terjadi di tengah masyarakat. Fadli Zon menilai merenggangnya kohesi sosial dan munculnya ketegangan di tengah-tengah masyarakat tidak hanya diakibatkan oleh sentimen SARA, tetapi karena persoalan ketimpangan.
Merenggangnya kohesi sosial, jelas Fadli Zon, yang kemudian meletup ke permukaan seolah sebagai bentuk ketegangan dan gesekan sosial berbasis SARA yang selama ini terjadi, sebenarnya selalu berlangsung pada kondisi struktural tertentu yang sama sekali tak bersifat SARA. Struktur yang telah dan selalu membuat gesekan itu muncul selama ini, dalam catatan saya, tak lain adalah ketidakadilan sosial. Jika struktur ekonomi-politik mulai dan makin tidak adil, maka pada saat itulah gesekan sosial terjadi dan kohesi sosial mulai melonggar.
“Soal ketimpangan ini sama sekali tidak boleh diabaikan. Pasar bebas dan demokrasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat sangat rentan melahirkan konflik dan instabilitas. Inilah sebenarnya yang menjadi ancaman terbesar kebhinekaan kita. Problemnya, pemerintahan saat ini terus-menerus fokus pada pembangunan infrastruktur—yang tidak punya implikasi jangka pendek bagi kehidupan ekonomi rakyat, dan mengabaikan hadirnya problem ketimpangan ini,” jelas Politisi Partai Gerindra ini.
Politisi berdarah minang ini menambahkan, mencuatnya masalah ketimpangan dalam beberapa tahun terakhir seharusnya membuat kita meninjau kembali corak pembangunan yang selama ini berlangsung. Ke depan, corak pembangunan harus semakin inklusif. Untuk menciptakan pembangunan inklusif tersebut, persis di situ terletak urgensi gagasan Demokrasi Ekonomi.
Setidaknya, ada tiga prinsip yang membuat kenapa gagasan Demokrasi Ekonomi kita butuhkan, yaitu prinsip keadilan sosial, prinsip partisipasi, dan prinsip intervensi. “Pemerintah tidak boleh membiarkan distribusi kesejahteraan diatur oleh mekanisme pasar. Pemerintah harus terlibat aktif dalam membentuk struktur perekonomian yang adil melalui sejumlah intervensi struktural” ungkap Fadli Zon.
Fadli Zon juga mengingatkan agar ke depan Pemerintah lebih fokus melakukan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan sektor pertanian dan perdesaan, tempat di mana sebagian besar masyarakat kita menggantungkan hidupnya.
“Bagi negara agraris seperti Indonesia, mengatasi ketimpangan desa-kota memang berimplikasi serius. Daya dorongnya bagi perekonomian nasional sangat besar. Inilah yang akan jadi perekat demokrasi dan kebangsaan kita,” tegas Fadli Zon. (RDB)