SuaraJakarta.co, JAKARTA- Rumah dinas di DKI Jakarta perlu ditata ulang. Selain berbeda dengan wilayah tugasnya, keberadaan rumah dinas yang menggelontorkan dana APBD DKI ini dibiarkan tak dihuni oleh pejabat Lurah dan Camat.
“Aneh juga ya sudah belasan tahun, Rudinnya ada di mana lurahnya tugas di mana, kenapa tidak diatur dengan baik ya,” ucap Budi (49), sambil heran mengetahui hal itu.
Sementara, Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu mengkritik laeding sektor Biro Tapem dan Inspektorat sebagai pengawas dinilai tidak bekerja.
Contohnya, kata Victor, rumah dinas ada di wilayah kecamatan Kemayoran, pejabatnya justru tugas di wilayah kecamatan lain.
“Penempatan acak-acakan begitu. Ditambah lagi Rudin tidak berpenghuni. Padahal perawatan maupun rehap Rudin itu dari APBD DKI,” paparnya.
Rudin Lurah dan Camat merupakan aset yang harus dirawat dan dipelihara,”Kalau sudah tidak peduli menjaga aset, berarti pejabat seperti itu harus diganti,” tegasnya. (Van)
DKI Miliki Banyak Rumah Dinas Yang Tak Berpenghuni
