SuaraJakarta.co, JAKARTA – Menjelang akhir tahun 2016 indonesia memiliki sejumlah permasalahan yang patut untuk di ulas, mulai dari isu maker, naiknya harga sembako sampai dengan kasus terorisme yang akhir akhir ini menggemparkan warga Indonesia.
Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem Demokrasi, dimana rakyat mempunyai Hak untuk menyalurkan pendapat dan kritikan terhadap pemerintah secara bebas.
Kebebasan ini dijamin secara konstutional dalam pasal 1 Undang undang No. 9 tahun 1998 “Bahwa kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tetapi pada era kepemimpinan Jokowidodo kebebasan itu sedikit berkurang dengan semakin banyaknya undang-undang yang mengekang kebebasan tersebut, seperti UU ITE dan berbagai isu makar yang akhir-akhir ini terjadi.
Heru Widodo ketua Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (DPN Gemasaba) sangat menyayangkan tindakan pemandulan kebebasan berpendapat ini, menurutnya pemerintah era Jokowi ini terlalu takut untuk di kritik.
“saya sangat menyayangkan tindakan pemerintah yang telah memandulkan kebebasan rakyat dalam menyampaikan pendapat dan kritikannya terhadap kinerja pemerintahan yang akhir-akhir ini terjadi.“ujar Heru.
“beberapa waktu yang lalu muncul penangkapan aktivis orang yang dituduh melakukan tindakan makar, padalah mereka sekedar mengkritik kinerja pemerintah, kalau mengkritik saja tidak boleh dimana letak demokrasi Negara ini. “lanjut Heru.
Heru menganggap pemerintahan Jokowi ini sangat anti kritik dan menciderai cita-cita reformasi yang selama ini menjunjung tinggi nilai kebebasan dalam menyampaikan pendapat. “Jangan sampai rakyat yang hendak menyampaikan pendapat malah di anggap melakukan tindakan makar, kalau hal ini terus berlanjut bagaimana Indonesia dapat berkembang, bukankah kritik merupakan salah satu elemen penting dalam membangun Indonesia agar lebih baik. “pungkas Heru.
Heru juga menyoroti terkait naiknya harga sembako yang kian melambung yang tidak memihak pada masyarakat kelas menengah kebawah. “Rakyat dalam mencari pendapatan saja sudah susah ini kok harga sembako kian naik, bukan malah turun, Kalau ini dibiarkan berkelanjutan bagaimana rakyat bisa sejahtera” ujar Heru.
Selain itu, menurut Ketua Umum DPN Gemasaba kegagalan pemerintahan Jokowi dalam mensejahterakan masyarakat sangatlah kurang. “Disamping masyarakat dibebankan dengan harga sembako yang tinggi, generasi muda juga dibebankan oleh hutang negara yang kian ditambah oleh pemerintahan saat ini.” Ujarnya.
Heru berharap janji kampanye Presiden Jokowi dengan mengurangi hutang negara harus segera dilunasi. Seperti yang diketahui dalam dua tahun Pemerintahan Jokowi, utang luar negeri Indonesia membengkak tajam. Pada 2016, utang tersebut menyentuh angka fantastis, Rp 3.263.52 triliun.
Sebelumnya pada 2014 misalnya, utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 2.608.78 triliun. Pada 2013, utang Indonesia berada di angka Rp 2.375.50 triliun. Satu tahun kemudian, pada 2015 utang luar negeri Indonesia embali meroket di kisaran angka Rp 3.098.64 triliun.
Heru juga sangat menyayangkan lemahnya aparat negara dalam memberantas tindak radikalisme yang dilakukan para teroris yang semakin banyak akhir akhir ini. “Terorisme atau tindak kekerasan lainnya harus segera di berantas sampai keakar akarnya, jangan sewaktu ada tindak terorisme aparat baru bertindak” jelas Heru.
“Semoga Indonesian di tahun 2017 kian lebih baik dari tahun 2016, rakyat hidup rukun, tentram dan saling menjaga sikap toleransi antar sesama, jangan ada lagi tindak kekerasan apapun itu” lanjut Heru.