SuaraJakarta.co, JAKARTA – Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) melarang motor ke sejumlah jalan protokol disayangkan Anggota Dewan Kota Jakarta Pusat, Ardy Purnawan Sani. Menurutnya, pelarangan itu harus diawali dengan pembenahan infrastruktur transportasi umum terlebih dahulu, sehingga pengendara motor benar-benar punya alternatif untuk berpindah moda transportasi.
“Seharusnya pelarangan sepeda motor baru bisa dilakukan setelah infrastruktur transportasi Jakarta siap, apalagi pembangunan MRT belum selesai dan penambahan jumlah bus Transjakarta juga belum maksimal. Kasihan mereka yang kesehariannya mengunakan sepeda motor untuk bekerja, mereka harus mutar kesana-kemari sebelum sampai kantor,” ujar Ardy, Dewan Kota Jakarta Pusat pada SuaraJakarta.co, Kamis (8/01/15).
Sebelumnya Ahok mengatakan, banyaknya sepeda motor tentunya berimbas kepada kemacetan lalu lintas.
“Kecepatan motor itu tidak konstan, sehingga sering kali pengguna kendaraan pribadi dan sopir angkutan umum ngerem di jalan. Belum lagi motor sering motong seenaknya dan juga kecelakaan lalu lintas akibat motor itu sering,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, pada Sindonews, Kamis (8/1/2015).
Maka dari itu, lanjut Ahok, DKI melakukan pelarangan sepeda motor. Bahkan rencananya pelarangan motor akan diperluas ke sejumlah jalan protokol. Ahok meyakini pembatasan sepeda motor akan efektif mengurai kemacetan di Ibu Kota. Karena nantinya para pengendara motor akan beralih menggunakan moda transportasi umum. [Bro]