SuaraJakarta.co, JAKARTA – Kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaya Purnama dengan DPRD DKI Jakarta terkait APBD hingga kini tak menemukan kata sepakat, imbasnya Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD DKI tahun 2015 urung terjadi, hal tersebut memaksa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjalankan APBD 2015 dengan beralaskan Peraturan Gubernur (Pergub) dengan mengacu pada pagu anggaran tertinggi pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014. Kondisi ini jelas tidak ideal, selain karena baru kali pertama terjadi sepanjang sejarah, hal ini juga menimbulkan pertanyaan terkait rencana Pemprov DKI untuk membangun Puskesmas di Tanah Abang pada tahun 2015.
Dewan Kota Jakarta Pusat, Ardy Purnawan Sani menjelaskan, bahwa pembangunan puskesmas baru di Tanah Abang sudah sangat mendesak, hal ini terlihat dari tingginya jumlah pasien yang berobat setiap harinya, terutama pasien pengguna kartu BPJS Kesehatan.
“Apalagi Puskesmas Kecamatan Tanah Abang sebentar lagi berubah menjadi rumah sakit tipe D. Sehingga diperlukan puskesmas baru agar warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan bisa ditangani dengan cepat,” ujar Dewan Kota Jakarta Pusat, Ardy Purnawan Sani. Kamis, (26/03/15).
Sementara itu Camat Tanah Abang Hidayatullah menuturkan, rencana pembangunan puskesmas di Kelurahan Kebon Melati sebenarnya sudah diusulkan warga sejak tahun 2010 silam. Puskesmas Tanah Abang itu sudah direncanakan akan berdiri diatas lahan seluas 600 meter di RW 12 serta diperkirakan menelan anggaran hingga Rp.4 miliar. Namun lantaran ada penolakan dari segelintir warga di RW 12, pembangunannya tertunda hingga empat tahun.
Penolakan warga itu lantaran di atas lahan milik Pemprov DKI itu berdiri kantor RW 12 dan dimanfaatkan warga untuk lapangan futsal serta parkir liar. Dari penyewaan dua jenis usaha itu, sejumlah oknum warga diprediksi bisa menghasilkan uang puluhan juta rupiah per bulannya.
“Jadi ketika akan membangun puskesmas, maka orang-orang tertentu itu memakai segala cara untuk mempertahankan usaha liarnya,” ujar Hidayatullah.
Dikatakan Hidayatullah, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi serta menawarkan solusi kepada warga yang menolak. “Kantor RW tetap dipertahankan, sedangkan lapangan futsal akan direlokasikan di lahan kosong di RW 17,” jelasnya.
Menurut Hidayatullah, pihaknya dalam waktu dekat tetap akan menertibkan bangunan di RW 12. “Kalau mereka melawan akan berhadapan dengan pihak berwajib, karena ini lahan milik Pemprov DKI,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Tanah Abang, Nailah menuturkan, wilayahnya memang sangat membutuhkan berdirinya puskesmas baru. Apalagi jumlah pasien terus meningkat. “Saat ini dalam satu hari ada 300-500 pasien yang sebagian besar adalah pasien BPJS Kesehatan berobat ke Puskesmas Tanah Abang,” jelasnya. [SIS]