SuaraJakartaCo – Gelombang demonstrasi besar-besaran kembali mengguncang Gedung DPR RI pada Senin, 25 Agustus 2025, dan berlanjut pada Kamis, 28 Agustus 2025. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa setelah sekian lama tidak ada aksi massa besar, kini ribuan orang kembali turun ke jalan dengan eskalasi yang tinggi? Bahkan, narasi yang muncul dalam aksi kali ini mengingatkan publik pada gaung demonstrasi mahasiswa tahun 1998 silam.
Menariknya, dasar utama protes ini bukan semata kebijakan publik ataupun tudingan otoritarianisme parlemen, melainkan persoalan komunikasi publik para wakil rakyat. Menurut Yanuar Cp pengamat komunikasi, akar kemarahan publik terletak pada sikap anggota DPR yang dinilai tidak memiliki empati terhadap rakyat di tengah situasi sulit saat ini.
Isu yang memicu demonstrasi berawal dari kebijakan mengenai tunjangan perumahan anggota DPR. Publik tersulut setelah mencuat kabar bahwa anggota dewan akan menerima Rp50 juta per bulan. Namun, klarifikasi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebutkan bahwa informasi tersebut keliru. Dasco menegaskan, tunjangan perumahan yang nilainya Rp600 juta diberikan untuk kontrak rumah selama lima tahun, bukan per tahun.
Jika dihitung, nominal tersebut setara Rp10 juta per bulan—angka yang secara rasional masih tergolong wajar untuk biaya sewa rumah di Jakarta bagi pejabat setingkat anggota DPR RI.vNamun, mengapa klarifikasi tersebut gagal meredam amarah publik? Mengapa protes justru membesar dan melahirkan eskalasi? Jawabannya terletak pada buruknya citra DPR yang sudah terakumulasi. Sejumlah pernyataan kontroversial anggota dewan, ditambah tindakan yang terekam kamera—seperti berjoget di sidang tahunan MPR RI—semakin memperkuat kesan bahwa mereka hidup dalam kemewahan dan bersenang-senang di tengah penderitaan rakyat.
Kasus ini seharusnya menjadi refleksi serius bagi DPR, baik secara individu maupun kelembagaan. Tim Humas DPR bersama Kesetjenan memiliki tugas penting memastikan setiap kebijakan disampaikan dengan transparan, jelas, dan utuh. Informasi yang setengah-setengah hanya akan memantik kesalahpahaman dan memperbesar ketidakpercayaan masyarakat.
Lebih jauh, demonstrasi besar ini harus dipandang sebagai pelajaran berharga bagi seluruh pejabat publik mengenai pentingnya crisis communication. Rakyat adalah pembayar pajak—sumber utama gaji pejabat negara—sehingga sangat tidak pantas bila mereka merasa diremehkan atau dipandang rendah, apalagi ketika rakyat tengah menghadapi kesulitan ekonomi.
Pejabat publik semestinya hadir bukan hanya untuk membuat kebijakan, tetapi juga untuk mendidik, meluruskan kesalahpahaman, dan membangun dialog dengan rakyat. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya: rakyat sering dihakimi, bahkan dianggap tidak berpendidikan atau tidak beretika ketika menyampaikan kritik.
Pada akhirnya, akar masalah bukan sekadar tunjangan perumahan, melainkan defisit empati dan kegagalan komunikasi publik. Selama hal ini tidak diperbaiki, citra DPR akan terus merosot, dan setiap kebijakan yang dikeluarkan berpotensi memantik gejolak serupa.