SuaraJakarta.co, JAKARTA – Bukan hanya obral ratusan mobil dinas dengan harga supermurah, BPK RI juga menemukan kejanggalan peruntukan rumah dinas bagi pejabat dan pegawai Pemprov DKI. Setidaknya ada 189 Rumah Dinas di Tujuh SKPD yang ditempati pihak tidak berhak. Demikian data yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Manajemen Aset DKI oleh BPK.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menuding, Pemprov DKI ‘kehilangan’ banyak aset di era Fauzi Bowo. Berikut datanya:
- Dinkes : 101
- Dinparbud : 7
- Dinas Kelautan & Perikanan : 10
- Dinakertrans : 62
- Dinsos : 2
- Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB : 6
- Kelurahan Pondok Bambu : 1
Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan Manajemen Aset DKI oleh BPK