SuaraJakarta.co, JAKARTA – Gema Keadilan DKI Jakarta telah membuka Hotline Pengaduan #AwasBirokratNakal beberapa hari lalu. Hal ini mendapat reaksi serius dari pengguna sosial media.
Dari laporan warga yang masuk ke hotline pengaduan, nampaknya membutuhkan langkah penanganan selanjutnya agar laporan tersebut tidak sia-sia.
Ketua Gema Keadilan DKI Jakarta, Ardy Purnawan Sani meminta pendapat netizen melalui sosial media apakah nama-nama birokrat nakal harus dipublikasikan atau tidak. Pertanyaan ini menuai beragam usulan dari netizen. Ada yang mengatakan harus dipublikasikan agar ada efek jera, ada pula yang mengusulkan cukup disebut oknum saja. Berikut tanggapan beberapa netizen yang mewakili.
“Kalau nama kayaknya gak usah, tapi jabatan iya, nanti segera mutasi saja,” jawab Yuni Wahyu Anggraeni.
“Dilaporkan saja ke pihak yang berwenang jika ada bukti valid dan saksi. Junjung hukum sebaga sistem. Kalau dimutasi apalah artinya,” timpal Rosi Mulyadi.
“Sanksi sosial biar malu. Kasih tahu namanya. Di Depok buang sampah sembarangan saja, KTP nya dipublikash,” ujar Andoko Semeru.
“Walikota Jakarta Barat dulu dukung abis-abisan Foke, sekarang abis-abisan ke Ahok. Jabatannya saja (dipublikasikan), namanya pakai inisial saja,” tulis Ivin Alonzo.
“Publikasikan pak! Biar tetang benderang,” ujar Abidah Abdullah.
“Publikasikan, pasang sepanduk di mana-mana,” kata Bima Muhammad Iqbal Nhaq.
Gerakan #AwasBirokratNakal ini, DPW Gema Keadilan DKI Jakarta berencana membangun kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka meningkatkan partisipasi publik yang lebih luas.