SuaraJakarta.co, JAKARTA – Dirut MRT Jakarta William Sabandar mengharapkan agar perjanjian pinjaman (loan agreement) antara pemerintah dengan pemerintah Jepang melalui JICA, dapat dilakukan sebelum April 2018.
Sebab, jika hal itu tidak dilakukan groundbreaing MRT Fase II yang menghubungkan Bundaran HI – Kampung Bandan Jakarta Utara, terancam gagal.
“Kalau loan agreementnya tidak ditandatangani sekitar bulan April maka kita terancam untuk tidak bisa melaksanakan ground breaking fase 2 tahun ini,” ujarnya dalam acara Forum Jurnalis dan Blogger MRT Jakarta, Senin (29/1/2018).
Diketahui, pembangunan MRT Jakarta akan menghadapi tiga fase. Fase I Lebak Bulus – Bundaran HI, Fase II Bundaran HI – Kampung Bandan, dan Fase III Jakarta Barat – Jakarta Timur via ujung Menteng.
Menurut laporan yang diterima suarajakarta.co, pembangunan Fase I tersebut telah mencapai angka secara keseluruhan 90,96 persen. Sedangkan, untuk pengerjaan rel kereta (trackwork) per 25 Januari 2018 telah mencapai angka 25,9 persen. Fase I itu sendiri ditargetkan dapat mulai dioperasikan pada Maret 2019. Nilai investasi tahap I ini tidak kurang dari 16,9 triliun rupiah.
Setelah fase ini selesai, MRT Jakarta bersiap melanjutkan pada Fase II. Nilai investasi pada fase ini lebih besar dari yang pertama. Tidak kurang angkanya mencapai 22,5 triliun rupiah.
Dirut William menjelaskan pembangunan pada fase ini lebih besr karena tingkat kesulitannya lebih tinggi.
“Ini akan lewat jalur bawah tanah dan dia lebih dalam karena akan lewati berada di bawah sungai, kali. Di sepanjang jalan Hayam Wuruk, Gajahmada. Akan lewat di bawah Kota Tua. Jadi ini sedang dilihat membutuhkan teknologi yang lebih canggih dan pekerjaan yang lebih kompleks dari fase satu,” jelas Dirut William (20/11/2017).
Karena itu, jika perjanjian pinjaman itu telah disetujui, anggaran pembangunan MRT Fase II akan dimasukkan dalam RAPBN 2019 yang dirumuskan pada periode April hingga Mei. Dengan adanya kepastian pendanaan, maka MRT Jakarta dapat melakukan persiapan untuk pencanangan groundbreaking di bulan Desember.
“Target kita memastikan bahwa loan agreement dengan Jepang ditandatangani, sehingga bisa diadministrasikan dalam RAPBN 2019, itu adalah prioritas kami,” jelas dia. (RDB)
